Liberman Tuding Netanyahu Seret Israel ke Ambang Perang Saudara demi Pertahankan Kekuasaan

AKURAT.CO Ketegangan politik di Israel kembali memanas. Pemimpin oposisi Partai Yisrael Beiteinu, Avigdor Liberman, melontarkan kritik keras terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dengan menuduh pemerintah menyeret negara itu menuju "perang saudara" demi mempertahankan kekuasaan.

Melalui unggahan di platform X pada Kamis, Liberman menilai pemerintahan Netanyahu sengaja membiarkan konflik sosial semakin memburuk agar dapat tetap bertahan di kursi pemerintahan.

"Pemerintah Benjamin Netanyahu sedang menyeret Negara Israel menuju perang saudara hanya untuk mempertahankan kekuasaan beberapa hari lagi," tulis Liberman.

Pernyataan tersebut disampaikan sehari setelah aksi protes besar yang dilakukan komunitas Yahudi ultra-Ortodoks (Haredi) menolak wajib militer. Demonstrasi itu memicu ketegangan dengan aparat keamanan.

Liberman turut membagikan foto yang memperlihatkan seorang polisi Israel dikepung massa demonstran Haredi. Dalam gambar tersebut, petugas tampak memohon kepada kerumunan agar membiarkannya pergi.

"Peristiwa yang kita saksikan kemarin adalah aib nasional," ujar mantan Menteri Pertahanan Israel itu.

Menurutnya, situasi di mana seorang polisi harus memohon keselamatan di hadapan massa merupakan akibat langsung dari kebijakan pemerintah yang dinilai melindungi mereka yang menolak menjalankan kewajiban wajib militer serta melemahkan supremasi hukum di Israel.

Polemik Wajib Militer Haredi Kian Memanas

Komunitas Haredi merupakan sekitar 13 persen dari total populasi Israel yang berjumlah lebih dari 10 juta jiwa. Selama bertahun-tahun, banyak pria Haredi memperoleh pengecualian dari wajib militer dengan alasan ingin mendedikasikan diri untuk mempelajari Taurat.

Namun, polemik tersebut memasuki babak baru setelah Mahkamah Agung Israel pada Juni 2024 memutuskan bahwa pria Haredi tetap wajib mengikuti dinas militer seperti warga negara lainnya.

Putusan itu juga memerintahkan penghentian pendanaan negara bagi lembaga pendidikan keagamaan yang mahasiswanya menolak memenuhi kewajiban wajib militer.

Keputusan pengadilan memicu gelombang penolakan dari komunitas Haredi dan meningkatkan tekanan politik terhadap pemerintahan Netanyahu, yang selama ini bergantung pada dukungan partai-partai ultra-Ortodoks dalam koalisi pemerintah.

Persoalan wajib militer kini menjadi salah satu isu paling sensitif di Israel, memicu perdebatan mengenai kesetaraan kewajiban warga negara sekaligus menguji stabilitas politik di tengah berbagai tantangan keamanan yang masih dihadapi negara tersebut.

Sumber: Yenisafak