Liberman Tuding Netanyahu Seret Israel ke Ambang Perang Saudara demi Pertahankan Kekuasaan

AKURAT.CO Ketegangan politik di Israel kembali memanas. Pemimpin oposisi Partai Yisrael Beiteinu, Avigdor Liberman, melontarkan kritik keras terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dengan menuduh pemerintah menyeret negara itu menuju "perang saudara" demi mempertahankan kekuasaan.
Melalui unggahan di platform X pada Kamis, Liberman menilai pemerintahan Netanyahu sengaja membiarkan konflik sosial semakin memburuk agar dapat tetap bertahan di kursi pemerintahan.
"Pemerintah Benjamin Netanyahu sedang menyeret Negara Israel menuju perang saudara hanya untuk mempertahankan kekuasaan beberapa hari lagi," tulis Liberman.
Pernyataan tersebut disampaikan sehari setelah aksi protes besar yang dilakukan komunitas Yahudi ultra-Ortodoks (Haredi) menolak wajib militer. Demonstrasi itu memicu ketegangan dengan aparat keamanan.
Liberman turut membagikan foto yang memperlihatkan seorang polisi Israel dikepung massa demonstran Haredi. Dalam gambar tersebut, petugas tampak memohon kepada kerumunan agar membiarkannya pergi.
"Peristiwa yang kita saksikan kemarin adalah aib nasional," ujar mantan Menteri Pertahanan Israel itu.
Menurutnya, situasi di mana seorang polisi harus memohon keselamatan di hadapan massa merupakan akibat langsung dari kebijakan pemerintah yang dinilai melindungi mereka yang menolak menjalankan kewajiban wajib militer serta melemahkan supremasi hukum di Israel.
Polemik Wajib Militer Haredi Kian Memanas
Komunitas Haredi merupakan sekitar 13 persen dari total populasi Israel yang berjumlah lebih dari 10 juta jiwa. Selama bertahun-tahun, banyak pria Haredi memperoleh pengecualian dari wajib militer dengan alasan ingin mendedikasikan diri untuk mempelajari Taurat.
Namun, polemik tersebut memasuki babak baru setelah Mahkamah Agung Israel pada Juni 2024 memutuskan bahwa pria Haredi tetap wajib mengikuti dinas militer seperti warga negara lainnya.
Putusan itu juga memerintahkan penghentian pendanaan negara bagi lembaga pendidikan keagamaan yang mahasiswanya menolak memenuhi kewajiban wajib militer.
Keputusan pengadilan memicu gelombang penolakan dari komunitas Haredi dan meningkatkan tekanan politik terhadap pemerintahan Netanyahu, yang selama ini bergantung pada dukungan partai-partai ultra-Ortodoks dalam koalisi pemerintah.
Persoalan wajib militer kini menjadi salah satu isu paling sensitif di Israel, memicu perdebatan mengenai kesetaraan kewajiban warga negara sekaligus menguji stabilitas politik di tengah berbagai tantangan keamanan yang masih dihadapi negara tersebut.
Sumber: Yenisafak
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kalender Jawa 19 November 2026: Weton Kamis Kliwon Punya Ambisi Besar dan Jiwa Pemimpin
- 2Rusia Gempur Kyiv dengan Rudal Balistik, Tiga Jembatan Strategis di Sungai Dnipro Hancur
- 3Stok Rudal Menipis, Angkatan Laut AS Akui Gunakan Tomahawk Kedaluwarsa untuk Perang Iran
- 4Persib Bandung vs Shan United di Shopee Cup 2026 Malam Ini, Catat Jadwal dan Cara Menontonnya
- 5PBSI Panggil 6 Juara Dunia Junior Masuk Pelatnas Cipayung Tanpa Tunggu Periode Baru
- 6Di Tengah Pertemuan Trump-Putin-Xi, Inggris Justru Komitmen Kirim 1.000 Drone ke Ukraina
- 7Cara Cek Desil Bansos 2026 Pakai NIK KTP, Simak Syarat Dapat BSU Rp900 Ribu
- 8Temui Dasco di DPR, Menhan Sjafrie: Saya Tidak Berniat dan Tidak Berminat Bahas Cawapres
- 9Prabowo: KTT APEC Bawa Hasil Nyata untuk Indonesia, Investasi Rp1.600 Triliun di Depan Mata
- 10Trump Puji Prabowo di KTT Khusus ASEAN-AS: Dia Lakukan Pekerjaan Luar Biasa








