Pemilu Belanda Digelar, Apa yang Perlu Kita Ketahui?

ge
AKURAT.CO Lebih dari 13 juta warga Belanda akan memberikan suara mereka pada pemilu umum yang digelar Rabu, 29 Oktober 2025. Pemilu ini akan menentukan partai-partai yang membentuk koalisi pemerintahan baru sekaligus sosok perdana menteri yang akan menggantikan pejabat sementara, Dick Schoof.

Berikut ringkasan kandidat utama dan dinamika politik menjelang pemilu:

Geert Wilders – Partai untuk Kebebasan (PVV)

Geert Wilders (62), tokoh sayap kanan yang dikenal dengan retorika keras terhadap imigrasi dan Islam, kembali menjadi figur paling dominan dalam politik Belanda. Selama lebih dari dua dekade, ia menyerukan penghentian total penerimaan suaka dan memperingatkan apa yang ia sebut “ancaman eksistensial Islam” bagi negaranya.

Pada Pemilu 2023, Wilders membuat kejutan besar dengan kemenangan partainya, PVV, yang untuk pertama kalinya berhasil membentuk pemerintahan. Namun, karena pandangannya yang ekstrem membuat partai lain enggan berkoalisi, jabatan perdana menteri diserahkan kepada birokrat independen Dick Schoof.

Koalisi itu tak bertahan lama. Pemerintah runtuh dalam waktu kurang dari setahun setelah Wilders menuntut dukungan penuh untuk kebijakan pembekuan total imigrasi — tuntutan yang ditolak partai koalisinya. Kini, meski PVV masih unggul di sejumlah survei, peluang Wilders menjadi perdana menteri tetap kecil karena mayoritas partai besar menolak bekerja sama dengannya.

Wilders sudah hidup di bawah perlindungan ketat selama 21 tahun akibat ancaman pembunuhan dari ekstremis Islam. Ia sempat menghentikan kampanyenya bulan ini karena alasan keamanan.

Henri Bontenbal – Partai Kristen Demokrat (CDA)

Henri Bontenbal (42) muncul sebagai figur baru yang memulihkan kejayaan CDA setelah kekalahan telak pada 2023, ketika partai itu hanya meraih lima kursi dari total 150 di parlemen.

Mantan konsultan di sektor energi ini berkampanye dengan janji menghadirkan pemerintahan yang stabil setelah kekacauan di era koalisi PVV. Ia kini menjadi salah satu kandidat paling populer untuk jabatan perdana menteri, bahkan di kalangan pemilih partai lain.

Meskipun sempat dikritik karena berencana mencabut keringanan pajak rumah dan menaikkan PPN untuk mendanai peningkatan anggaran pertahanan, dukungan terhadap Bontenbal tetap tinggi.

Frans Timmermans – Koalisi Hijau-Kiri (GroenLinks/PvdA)

Frans Timmermans (64), politisi senior sayap kiri, kembali mencoba peruntungannya untuk menjadi perdana menteri. Mantan Wakil Presiden Komisi Eropa ini memimpin partai gabungan GroenLinks (Hijau Kiri) dan Partai Buruh (PvdA).

Timmermans berkampanye dengan fokus pada kenaikan upah minimum, pajak lebih tinggi untuk korporasi, serta kebijakan lingkungan. Namun, ia juga mendukung pengendalian migrasi dan peningkatan anggaran militer.

Dikenal fasih dalam enam bahasa termasuk Rusia, Timmermans dianggap sebagai pemimpin dengan pengalaman internasional paling luas di antara kandidat lain. Meski banyak dihormati, hanya sekitar sepertiga pemilih yang menginginkannya sebagai perdana menteri.

Rob Jetten – Partai D66

Rob Jetten (38), mantan menteri iklim dan pemimpin baru Partai Demokrat 66 (D66), menjadi kejutan lain dalam pemilu kali ini. Dengan kampanye yang penuh energi dan pesan optimistis seperti “Yes, we can”, Jetten menjanjikan pembangunan rumah besar-besaran serta investasi pada pendidikan.

Ia dikenal sebagai pendukung kuat integrasi Uni Eropa dan kebijakan ramah lingkungan. Namun, partainya kerap menjadi sasaran kritik kelompok sayap kanan yang menuding D66 sebagai partai “elit progresif”. Kantor pusat D66 di Den Haag bahkan sempat dirusak massa dalam protes anti-imigrasi baru-baru ini.

Dilan Yesilgoz – Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi (VVD)

Dilan Yesilgoz (48) sempat digadang-gadang menjadi perdana menteri perempuan pertama Belanda setelah menggantikan Mark Rutte sebagai pemimpin VVD pada 2023.

Namun, kekalahan partai tersebut dari PVV dan keputusan untuk ikut koalisi yang tidak stabil membuat popularitasnya merosot tajam. Kini, survei menunjukkan VVD bisa mengalami hasil terburuk dalam beberapa dekade.

Putri dari aktivis hak asasi manusia asal Turki-Kurdi ini berfokus pada isu pengendalian migrasi — kebijakan yang sempat gagal diwujudkan pemerintahan sebelumnya. Yesilgoz telah menegaskan tidak akan berkoalisi dengan Wilders maupun dengan blok kiri pimpinan Timmermans.

Mengapa Belanda Kembali ke Kotak Suara?

Pemilu ini digelar lebih cepat setelah Geert Wilders menjatuhkan pemerintahan pada Juni lalu. Ia menuding mitra koalisi gagal mendukung kebijakan pembatasan total imigrasi suaka.

Pemerintah sebelumnya, hasil kompromi pasca kemenangan PVV pada 2023, dipimpin oleh Dick Schoof dan gagal menjalankan agenda besar apa pun sebelum akhirnya runtuh kurang dari setahun.

Bagaimana Sistem Pemilihannya?

Pemungutan suara dilakukan untuk memilih 150 anggota parlemen (Tweede Kamer). TPS dibuka pukul 07.30 hingga 21.00 waktu setempat, dengan hasil jajak keluar pertama diumumkan segera setelahnya.

Penghitungan suara dilakukan manual, dan hasil sementara biasanya muncul semalam setelah pemungutan suara. Untuk memperoleh satu kursi, partai harus meraih sekitar 70 ribu suara.

Dalam pemilu sebelumnya, ada 15 partai yang lolos ke parlemen, dan tahun ini diperkirakan jumlahnya hampir sama, dengan total 27 partai dalam daftar calon.

Apa yang Diharapkan dari Hasil Pemilu?

PVV masih memimpin survei dengan perkiraan 34 kursi, sedikit turun dari 37 kursi yang diraih tahun lalu. Di belakangnya ada GroenLinks/PvdA (25 kursi), CDA (23), dan D66 (16). VVD diperkirakan merosot ke 15 kursi.

Namun, sekitar 47% pemilih masih belum menentukan pilihan hingga sepekan sebelum pemungutan suara, sehingga kemungkinan perubahan hasil masih terbuka lebar.

Setelah Pemilu, Apa yang Terjadi?

Tidak ada partai yang pernah memperoleh mayoritas tunggal di Belanda, sehingga pemerintahan selalu dibentuk melalui koalisi. Proses ini bisa berlangsung berbulan-bulan karena partai-partai cenderung menolak bekerja sama dengan pihak tertentu.

Khusus untuk Wilders, peluangnya menjadi perdana menteri kecil karena CDA, VVD, dan GroenLinks/PvdA sudah menyatakan tidak akan berkoalisi dengannya.

Formasi pemerintahan di Belanda tidak memiliki batas waktu. Rekor terlama terjadi pada 2021–2022, ketika butuh 299 hari untuk membentuk pemerintahan baru.