Lebih dari 100 Kelompok AS Serukan Pembebasan Remaja Palestina-Amerika di Penjara Israel

AKURAT.CO Lebih dari 100 organisasi keagamaan, hak asasi manusia, dan hak-hak sipil yang berbasis di AS mendesak Menteri Luar Negeri Marco Rubio untuk campur tangan demi pembebasan seorang remaja Palestina-Amerika berusia 16 tahun yang dipenjara di Israel. Mereka turun ke jalan untuk berunjuk rasa pada Selasa waktu setempat (26/8).

Koalisi tersebut, yang mencakup Muslim Amerika untuk Palestina (AMP), Suara Yahudi untuk Aksi Perdamaian, Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR), CODEPINK, dan keluarga Aysenur Eygi, seorang warga negara Turki-Amerika berusia 26 tahun yang tewas di tangan pasukan Israel tahun lalu, menuntut tindakan segera untuk menjamin pembebasan Mohammad Zaher Ibrahim, warga negara kelahiran Florida. Remaja tersebut telah ditahan oleh militer Israel sejak Februari setelah ditahan dalam sebuah perjalanan keluarga ke Tepi Barat yang diduduki.

Kelompok-kelompok tersebut mengatakan Ibrahim ditahan di penjara Ofer "tanpa pengadilan," di mana ia telah kehilangan lebih dari 13 kilogram dan terjangkit kudis di tengah apa yang mereka gambarkan sebagai kondisi yang "kasar dan tidak sehat". Pengacara dan keluarganya mengatakan ia telah ditolak perawatan medis, makanan yang memadai, dan semua kontak dengan orang tuanya.

"Mohammed adalah anak Amerika yang tinggal di Florida. Pemerintah AS bertanggung jawab untuk melindungi semua anak Amerika, termasuk warga Amerika keturunan Palestina," demikian isi surat tersebut.

"Kami menuntut Departemen Luar Negeri AS untuk segera membebaskan Mohammed Ibrahim dari penjara Israel dan melindungi warga negara AS, khususnya anak-anak," tambahnya.

Ayah Ibrahim, Zaher, mengatakan kepada Zeteo News yang berbasis di AS pekan lalu bahwa putranya diculik dari rumah keluarga mereka di Silwad oleh tentara Israel yang bersenjata lengkap di tengah malam. Anak laki-laki itu berusia 16 tahun di balik jeruji besi.

Organisasi-organisasi tersebut mengatakan penahanannya melanggar Konvensi Jenewa Keempat, yang melarang pemindahan individu dari wilayah pendudukan ke wilayah kekuatan pendudukan.

Militer Israel tidak segera berkomentar mengenai kasus ini. Departemen Luar Negeri belum menanggapi surat koalisi tersebut.