Filipina Tegas: Putusan Arbitrase Laut Cina Selatan 2016 Final dan Mengikat

 

AKURAT.CO Pada tanggal 11 Juli 2025, Penasihat Keamanan Nasional Filipina, Sekretaris Eduardo M. Ano, mengeluarkan pernyataan tegas menjelang peringatan sembilan tahun Putusan Arbitrase Laut Cina Selatan 2016 yang jatuh tepat pada hari ini. 

 

Pernyataan tersebut menegaskan kembali status putusan tersebut sebagai kemenangan mutlak akal sehat atas kekerasan dan aturan atas paksaan, serta menegakkan supremasi hukum internasional dalam tatanan maritim global.

 

Putusan Arbitrase tahun 2016 secara fundamental memperkuat Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 sebagai kerangka hukum utama bagi lautan. 

 

Sekretaris Ano menyoroti bahwa putusan tersebut secara final mengklarifikasi hak dan kewajiban maritim Filipina di Laut Filipina Barat. Secara spesifik, putusan tersebut mencakup:

 

- Secara tegas menolak klaim “sembilan garis putus-putus” Tiongkok yang luas dan klaim hak  historis di hampir seluruh Laut Cina Selatan.

- Menegaskan hak kedaulatan Filipina di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mereka.

- Melarang campur tangan terhadap kegiatan sah kapal dan nelayan Filipina.

- Menyoroti kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh reklamasi ilegal dan militerisasi maritim.

 

Sekretaris Ano dalam press release tegas menyatakan bahwa Putusan Arbitrase bersifat final dan mengikat, tidak dapat dihapuskan oleh intimidasi atau disinformasi. Ia menekankan bahwa putusan tersebut kini merupakan bagian abadi dari hukum internasional dan menjadi panutan bagi semua negara yang cinta damai dan menjunjung tinggi supremasi hukum.

 

Pemerintah Filipina juga telah mengintegrasikan putusan ini ke dalam kebijakan domestiknya melalui legislasi seperti Undang-Undang Zona Maritim Filipina (Undang-Undang Republik 12064) dan Undang-Undang Alur Laut Kepulauan (Undang-Undang Republik 12065). 

 

Putusan ini juga memandu Kebijakan Keamanan Nasional (Perintah Eksekutif No. 37) dan Strategi Keamanan Nasional (Surat Edaran No. 75). 

 

Filipina menegaskan kembali komitmennya untuk melawan tindakan ilegal, koersif, agresif, dan menipu yang terus berlanjut yang mengancam perdamaian dan stabilitas regional.

 

Dengan dukungan hukum internasional, Filipina menyatakan tidak akan menyerah. Filipina akan terus melaksanakan putusan tersebut, menegaskan hak-haknya, dan melindungi kepentingan nasional melalui:

 

- Kehadiran maritim yang berkelanjutan.

- Penegakan hukum.

- Pengembangan kapasitas.

- Komunikasi strategis.

- Kerja sama yang kuat dengan mitra dan sekutu yang sepaham.

 

Presiden Ferdinand R. Marcos Jr. Juga menegaskan kembali prinsip Filipina Dalam menghadapi tantangan terhadap kedaulatan teritorial mereka, “kami akan menegakkan hak dan kepentingan kami dengan cara yang adil dan damai seperti yang selalu kami lakukan.” 

 

Sekretaris Ano menyerukan seluruh rakyat Filipina untuk bersatu mendukung Penghargaan Arbitrase ini, “menjadikannya perisai bagi hak kedaulatan kami, dan sebagai simbol komitmen teguh bangsa kami terhadap hukum internasional serta perdamaian dan keamanan regional.”