Pengadilan Tinggi Malaysia Batalkan Beberapa Hukum Islam dalam Kasus Penting, Ternyata Ini Penyebabnya

AKURAT.CO Pengadilan Tinggi Malaysia menyatakan tidak konstitusional untuk lebih dari selusin hukum Islam yang diberlakukan oleh negara bagian Kelantan, dalam sebuah keputusan penting yang dapat mempengaruhi hukum syariah di wilayah lain pada Jumat (9/2/2024).

Malaysia memang diketahui memiliki sistem hukum dua jalur dengan hukum pidana Islam dan hukum keluarga yang berlaku bagi umat Islam yang berjalan berdampingan dengan hukum sekuler.

Hukum Islam sendiri diberlakukan oleh Badan Legislatif Negara Bagian, sementara hukum sekuler disahkan oleh parlemen Malaysia.

Majelis Hakim Pengadilan Federal yang terdiri dari sembilan orang, dengan keputusan 8-1, menyatakan bahwa 16 undang-undang dalam hukum pidana syariah Kelantan batal dan tidak sah.

Baca Juga: Mengenal Sosok Oleksandr Syrskyi, Panglima Militer Ukraina yang Baru Dilantik Zelenskiy

Pembatalan tersebut termasuk ketentuan yang mengkriminalisasi sodomi, inces, perjudian, pelecehan seksual, dan penodaan terhadap tempat ibadah.

Hakim Agung, Tengku Maimun Tuan Mat menyampaikan keputusan mayoritas dengan mengatakan negara bagian timur laut tersebut tidak memiliki kewenangan untuk memberlakukan undang-undang itu karena pokok bahasan berada di bawah wewenang pembuatan undang-undang oleh parlemen.

"Inti dari ketentuan-ketentuan tersebut adalah hal-hal yang berada di bawah daftar federal, yang hanya parlemen yang memiliki wewenang untuk membuatnya," katanya, dikutip Jumat (9/2/2024).

Hakim Tengku Maimun mengatakan bahwa kasus ini tidak ada hubungannya dengan posisi Islam di Malaysia, hanya mengenai apakah badan legislatif Kelantan telah bertindak di luar kewenangannya atau tidak.

Baca Juga: PBB Selidiki Serangan Siber Senilai Rp46 Triliun Oleh Korea Utara

"Dilihat dari posisi ini, masalah pengadilan sipil tidak menjunjung tinggi Islam atau pengadilan syariah tidak muncul," tambahnya.

Setelah keputusan tersebut, Menteri Urusan Agama Malaysia, Mohd Na'im Mokhtar mengatakan bahwa otoritas Islam pemerintah akan mengambil langkah segera untuk memperkuat pengadilan syariah, menambahkan bahwa peradilan Islam tetap dilindungi oleh konstitusi federal.

Kelantan, yang terletak di sebelah selatan Thailand di bagian utara Malaysia, diperintah oleh Parti Islam Se-Malaysia (PAS) yang telah mengadvokasi penafsiran yang lebih ketat terhadap hukum Islam.

Baca Juga: VIRAL! Komposer Eka Gustiwana Bikin Lagu Janji Capres dalam Tiga Menit, Warganet: Pemersatu Bangsa

PAS telah mengalami peningkatan popularitas dalam beberapa tahun terakhir di tengah meningkatnya konservatisme Islam di antara mayoritas etnis Muslim Melayu di Malaysia dan dipandang sebagai tantangan bagi koalisi penguasa multi-etnis Perdana Menteri Anwar Ibrahim. PAS memiliki lebih banyak kursi di parlemen dibandingkan partai-partai lainnya.

Gugatan konstitusional tersebut diajukan oleh seorang pengacara Kelantan dan putrinya terhadap undang-undang yang mencakup pelanggaran syariah yang disahkan oleh negara dan mulai berlaku pada tahun 2021.

Baca Juga: Media Internasional Soroti Penggunaan AI Generatif yang Dapat Mengubah Pemilihan Umum di Indonesia Pekan Depan

Kasus ini telah memicu kegemparan di antara beberapa kelompok Muslim konservatif, yang khawatir gugatan tersebut dapat melemahkan Islam atau pengadilan syariah di Malaysia.

Keamanan sangat ketat di sekitar kompleks pengadilan di ibu kota administratif Malaysia, Putrajaya, ketika sekitar 1.000 demonstran berkumpul di luar untuk memprotes kasus tersebut. Mereka berdoa dan meneriakkan Tuhan Maha Besar saat putusan dibacakan.