Geger Skandal Korupsi Pemerintah Zelensky Rp5,2 Triliun, Pejabat Ukraina 'Resign' Berjemaah

AKURAT.CO Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mulai merombak pemerintahannya pada Selasa (24/1) usai diguncang skandal korupsi. Wakil kepala kantornya dan setidaknya 10 pejabat lainnya mengundurkan diri.

Dilansir dari United Press International, pejabat paling senior yang mundur adalah Kyrylo Tymoshenko. Ia mengawasi kebijakan regional dan menjadi tim sukses kampanye Pemilu Zelensky. Langkahnya diikuti oleh 6 wakil menteri dan 5 gubernur daerah, menurut narahubung kabinet Zelensky kepada parlemen.

Tymoshenko menjadi subjek pemberitaan pers Ukraina yang menuduhnya menjalani gaya hidup mewah, termasuk akses atas mobil sport mewah. Namun, ia membantah bersalah.

Dalam 11 bulan sejak invasi Rusia ke Ukraina, Tymoshenko menjadi 'wajah' tak resmi atas upaya perang Ukraina. Ia kerap muncul di televisi sebagai juru bicara.

Wakil Menteri Pertahanan Vyacheslav Shapovalov lantas mundur setelah ia dituduh memimpin pembelian makanan untuk militer dengan harga yang digelembungkan. Namun, Kementerian Pertahanan berdalih itu 'kesalahan teknis' dan tak ada uang yang berpindah tangan.

Shapovalov mengundurkan diri setelah laman berita Ukraina menerbitkan investigasi masalah tersebut pada Senin (23/1). Sementara itu, atasannya, Menteri Pertahanan Oleksii Reznikov berusaha meredam berita dengan beralasan telah terjadi kekacauan akibat kesalahan teknis dari kontraktor pengadaan.

Biro Antikorupsi Nasional Ukraina pun telah membuka investigasi.

Pejabat lainnya yang mundur mencakup Wakil Jaksa Agung Oleksiy Symonenko, Wakil Menteri Pembangunan Komunitas dan Wilayah Ivan Lukeryu, Wakil Menteri Pembangunan Komunitas dan Wilayah Vyacheslav Negoda, dan Wakil Menteri Kebijakan Sosial Vitaliy Muzychenk.

Gubernur daerah Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, Kyiv, Sumy, dan Kherson juga berhenti dari jabatannya.

Dalam pidato malamnya pada Senin (23/1), Zelensky mengaku telah membuat keputusan personalia mengenai pejabat dari berbagai tingkatan di kementerian dan badan pemerintah pusat lainnya, di daerah, dan di dalam sistem penegakan hukum. Ia juga melarang pejabat untuk bepergian ke luar negeri dan mengancam akan memecat pegawai pemerintah yang tak mematuhi aturan.

"Ini berlaku bagi penegak hukum, wakil rakyat, jaksa, dan semua orang yang seharusnya bekerja untuk negara dan negara bagian. Kalau mau 'istirahat' sekarang, 'istirahatlah' di luar pamong praja. Pejabat tak lagi dapat bepergian ke luar negeri untuk berlibur maupun tujuan nonpemerintah lainnya," tutur Zelensky. []