Larang Siswi Sekolah Bernyanyi, Kementerian Pendidikan Afganistan Dikecam Kelompok HAM

AKURAT.CO, Sebuah kelompok hak asasi manusia (HAM) yang berbasis di Afganistan mengutuk keputusan pihak berwenang karena melarang siswi bernyanyi di acara-acara publik. Mereka mengatakan bahwa seharusnya pemerintah 'tidak mempromosikan diskriminasi gender'.

Mengutip Al Jazeera, kecaman terhadap pemerintah Afganistan karena urusan bernyanyi itu dilayangkan oleh Komisi HAM Independen Afganistan (AIHRC). Melalui Twitternya, AIHRC mengatakan bahwa anak-anak perempuan dan laki-laki harusnya memiliki hak setara dalam pendidikan, kebebasan berbicara, maupun akses dalam keterampilan artistik.

Selanjutnya AIHRC mengatakan bahwa kementerian harusnya mendukung kebebasan, kesetaraan dan perlindungan anak alih-alih mempromosikan diskriminasi gender.

"Pendidikan, kebebasan berbicara dan akses ke keterampilan artistik adalah hak dasar semua anak, tanpa memandang usia atau jenis kelamin. Anak-anak, perempuan dan laki-laki, dapat menggunakan hak mereka secara setara dan bebas menurut kerangka hukum," tulis AIHRC.

Kisruh AIHRC dan pemerintah Afganistan bermula ketika media-media setempat membocorkan surat kebijakan anyar kementerian pendidikan pada Rabu (10/3) lalu.

Dalam surat itu, tertulis kementerian melarang siswi di atas 12 tahun untuk bernyanyi dalam upacara publik, kecuali jika dalam acara tersebut, semua peserta adalah perempuan. Selain itu, kementerian menginstruksikan agar siswa perempuan tidak lagi diajar oleh guru musik laki-laki.

.
: " () ‌."#Afganistan #ArianaNews pic.twitter.com/pxAJEIGztk

— Ariana News (@ArianaNews_) March 10, 2021

Juru bicara kementerian pendidikan Afganistan, Najiba Arian, telah membenarkan surat yang bocor tersebut. Arian mengklaim bahwa larangan itu sebenarnya diambil karena saran dari para orang tua murid. Disebutkan pula bahwa keputusan larangan siswi bernyanyi akan berlaku di semua 34 provinsi di Afganistan.

Kendati demikian, Arian tidak menjelaskan lebih lanjut mengapa larangan hanya berlaku untuk anak perempuan atau mengapa acara yang pesertanya semua wanita dikecualikan.

Sebaliknya, Arian hanya menyebut bahwa orang tua mengeluh karena para siswa terlalu banyak beban belajar. Meski dalam hal ini, tidak diketahui secara pasti apa hubungan antara beban belajar dan bernyanyi di acara-acara publik.

"Keputusan tersebut diambil setelah adanya keluhan dari keluarga atas beban belajar yang tinggi di pundak para siswa di sekolah menengah dan sekolah menengah atas," ucap Arian.

Terlepas dari penjelasan Arian, warga Afganistan dilaporkan tetap mengecam keputusan baru dari kementerian pendidikan. Melalui media sosial, warga berbondong-bondong mencerca kementerian hingga menyebut kebijakan baru mereka seperti Taliban.

Tak hanya itu, sejumlah pengguna Twitter yang memprotes juga sampai membagikan foto hingga rekaman lama dari gadis-gadis muda yang sedang menari dan bernyanyi.

"Ini bukan penampilan yang baik di Republik jika mereka mulai meniru ideologi yang sama dengan Taliban," cuit jurnalis Ruchi Kumar yang ikut memprotes hingga membagikan video gadis-gadis bernyanyi di televisi.

Tak ketinggalan, pendiri dan direktur Institut Musik Nasional Afganistan, Ahmad Naser Sarmast, juga ikut mengutuk larangan tersebut.

"Pelanggaran yang jelas terhadap hukum, undang-undang nasional dan internasional di bidang hak asasi manusia, hak anak, hak perempuan, hak musik, dan hak universal atas kebebasan berekspresi. Institut Musik Nasional Afganistan… secara terbuka menyerukan kepada para pendukung dan anggota komunitas Afganistan dan internasional untuk bergabung dengan kami dalam solidaritas sehingga perempuan muda dan perempuan Afganistan, dalam musik dan suara, tidak akan pernah dibungkam lagi," katanya.

Sebenarnya hal biasa bagi anak-anak sekolah di Afganistan untuk bernyanyi di upacara atau acara resmi. Namun, selama rezim Taliban, menyanyi, mendengarkan musik, dan menulis puisi atau lagu dilarang keras.

Taliban tercatat berhasil menggenggam kekuasaan atas mayoritas Afganistan selama hampir lima tahun lamanya (1996-2001). Kejayaan Taliban kemudian terkikis terutama setelah Amerika Serikat melancarkan invansinya ke Afganistan pada tahun 2001.

Sejak Taliban mulai tumbang, kemajuan hak-hak perempuan di Afganistan langsung menyebar dari kota-kota ke desa-desa. Namun, kini, setelah pemerintah Afganistan mencoba merundingkan perjanjian damai dengan Taliban, kekhawatiran atas hak wanita kembali muncul.

Terlebih, akhir-akhir ini, serangan terhadap jurnalis wanita dilaporkan sedang meningkat di Afganistan.

Pada tahun lalu, kementerian pendidikan Afganistan juga sempat menghadapi kecaman karena keputusan kontroversialnya. Saat itu, kementerian mengeluarkan putusan yang menyuruh siswa menjalani tiga tahun pertama mereka dengan bersekolah di masjid.

Kementerian berargumen bahwa hal tersebut bisa membantu menyuntikkan 'semangat Islam' ke dalam siswa. Setelah diprotes habis-habisan, keputusan tersebut akhirnya dibatalkan. []