Jadwal Kerap Berubah Jadi Penyebab Gubernur Herman Deru Tidak Bisa Dampingi Kunker Komisi VII DPR ke Sumsel

AKURAT.CO Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membantah klaim Komisi VII DPR yang menyebut jika agenda kunjungan kerja (reses), sudah dijadwalkan satu bulan sebelum kegiatan berlangsung.

Pasalnya, koordinasi dan pemberitahuan kunjungan kerja Komisi VII DPR baru dilaksanakan pada 20 Oktober 2026 lalu.

Berdasarkan catatan administrasi birokrasi, surat pemberitahuan resmi dari DPR RI baru masuk tanggal 20 Oktober 2026, dengan rencana awal kunjungan pada 9 November 2026.

Namun, pihak sekretariat DPR kemudian mengirimkan konfirmasi ulang yang mempercepat jadwal kunjungan secara mendadak menjadi tanggal 6 November 2026.

Perubahan yang cukup singkat membuat agenda tersebut berbenturan dengan kunjungan kerja yang dilakukan Gubernur Sumsel, Herman Deru, yang telah disusun jauh-jauh hari.

Baca Juga: Urai Kepadatan Logistik di Palembang, Gubernur Herman Deru Dorong Percepatan Pelabuhan Tanjung Carat

Alasan Ketidakhadiran Gubernur

Menurut Karo Humas dan Protokol Pemprov Sumsel, Tony Kurniawan, ketidakhadiran Gubernur Sumsel, Herman Deru, dalam pertemuan tersebut bukan merupakan bentuk pengabaian kepada mitra legislatif pusat.

Sebab, pada saat yang bersamaan, Herman Deru sedang menjalankan agenda kerja prioritas ke daerah. Yakni menemui langsung masyarakat di salah satu daerah serta melaksanakan rangkaian kegiatan Safari Jumat bersama warga.

"Agenda kunjungan ke Banyuasin tersebut merupakan komitmen kerakyatan yang telah dijadwalkan jauh hari sebelum perubahan tanggal kunjungan dari Komisi VII DPR RI diterima oleh pihak protokol," kata Tony.

Menurut Tony, meskipun Herman Deru berhalangan hadir karena harus turun langsung melayani masyarakat, pertemuan dengan delegasi Komisi VII DPR dan kementerian mitra tetap berjalan dan diterima dengan baik oleh Pemprov Sumsel.

Di mana, pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Edward Chandra, bersama jajaran perangkat daerah terkait untuk mendiskusikan berbagai agenda strategis pembangunan daerah.