103 Sekolah Swasta Digratiskan, Pramono Ingin Semua Anak di Jakarta Dapat Akses Pendidikan

AKURAT.CO Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menyatakan program sekolah swasta gratis mulai diterapkan pada 103 sekolah sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi warga, khususnya dari keluarga kurang mampu.

Dalam rapat bersama DPRD Jakarta, dia menegaskan bahwa pendidikan menjadi prioritas utama Pemprov Jakarta bersama DPRD. Mengingat, sekolah negeri di Jakarta pada dasarnya sudah gratis.

"Hal yang berkaitan dengan sekolah gratis yang berjumlah 103 sekolah swasta, sebenarnya kalau sekolah negeri kan sudah semuanya (gratis). Rekan-rekan pasti tahu bahwa saya bersama jajaran DPRD Provinsi Jakarta memprioritaskan pendidikan itu menjadi hal yang sangat khusus dan penting," kata Pramono, Kamis (30/4/2026).

Baca Juga: Enggak Main-main, Prabowo Bakal Tambah Tiga Papan Interaktif Digital ke Seluruh Sekolah

Dia menjelaskan, program ini melengkapi berbagai kebijakan pendidikan lain seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), KJMU, hingga pemutihan ijazah. Menurutnya, langkah tersebut bertujuan menekan angka anak yang tidak bersekolah karena kendala ekonomi.

"Maka kenapa yang namanya KJP, Kartu Jakarta Pintar, KJMU, pemutihan ijazah, penggratisan sekolah-sekolah swasta yang kita mulai sekarang ini dengan 103 (sekolah), tentunya mudah-mudahan akan semakin memperkecil, mempersempit peluang anak Jakarta untuk tidak bisa sekolah karena tidak mampu," jelasnya.

Baca Juga: Target Besar Presiden Prabowo di Sektor Pendidikan, 288 Ribu Sekolah Tuntas Direvitalisasi pada 2028

Pramono menambahkan, program sekolah gratis akan terus dikembangkan seiring dukungan anggaran dari DPRD.

"Tadi saya melihat semuanya memberikan dukungan yang absolut, sehingga mudah-mudahan ke depan kalau kemudian ruang fiskal DPRD DKI Jakarta dapat menambah, pasti akan kami tambah," ucapnya.

Dia juga memastikan kebijakan tersebut akan diterapkan secara adil, termasuk bagi lembaga pendidikan berbasis keagamaan alias sekolah madrasah. Program ini diharapkan mampu memperluas akses pendidikan, dan memastikan tidak ada anak di Jakarta yang terhambat sekolah akibat keterbatasan biaya.