Pemerintah Harus Percepat Bantuan Warga Terdampak Bencana di Sumut

AKURAT.CO Ketua DPR, Puan Maharani, mendorong pemerintah mempercepat bantuan terhadap korban banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara.

Menurut Puan, bencana ini bukan saja meluluhlantakkan rumah dan psikis warga tetapi juga melumpuhkan sendi kehidupan masyarakat yang daerahnya terdampak.

"DPR RI menyampaikan keprihatinan dan dukacita mendalam atas bencana alam di sejumlah daerah di Sumatera Utara. Kita harap proses evakuasi yang masih dilakukan tim SAR berjalan dengan lancar," katanya, Rabu (26/11/2025).

Seperti diketahui, empat wilayah di Provinsi Sumut yakni Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan, dilanda bencana akibat cuaca ekstrem secara bertubi-tubi pada Senin dan Selasa (24-25/11/2025).

Di Kota Sibolga, banjir mengalir deras dan menghantam rumah, menyeret kendaraan hingga merusak sejumlah infrastruktur.

Akibat banjir dan longsor ini, lima orang meninggal dunia dan empat lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan.

Kemudian di Tapanuli Selatan, banjir bandang menghantam dua desa di Batangtoru yakni Aek Ngadol dan Huta Godang. Informasi sementara, empat orang dilaporkan meninggal dunia dan ribuan rumah terendam banjir.

Selain itu, bencana alam banjir dan tanah longsor juga melanda dua desa di Kabupaten Tapanuli Utara, Selasa (25/11/2025) yakni Desa Sitolubahal dan Desa Robean, Kecamatan Purba Tua. Selain banjir, tanah longsor juga terjadi yang mengakibatkan dua rumah dilaporkan tertimbun.

Banjir bandang akibat cuaca ekstrem juga melanda Kabupaten Tapanuli Tengah yang menghadap ke Samudra Hindia. Menurut informasi, empat orang meninggal dunia akibat banjir bandang dan longsor di Tapteng.

Terkait hal ini, Puan meminta pemerintah agar segera melakukan langkah-langkah nyata. Ia mengingatkan pemerintah untuk memastikan masyarakat terdampak segera mendapat bantuan. Termasuk masyarakat yang berada di tempat pengungsian.

"Setiap kebutuhan masyarakat terdampak harus menjadi perhatian pemerintah. Pemberian bantuan logistik jangan sampai terlambat dan area tempat pengungsian harus dipastikan kenyamanannya," pesannya.

"Dan pemda beserta stakeholder terkait perlu juga menyiapkan layanan trauma healing bagi warga. Bencana alam tidak pernah mudah untuk dilalui, apalagi bagi mereka yang kehilangan," sambung mantan Menko PMK tersebut.

Puan juga menekankan pentingnya koordinasi antar instansi yang saling bersinergi. Terutama saat penanggulangan bencana yang masih memerlukan evakuasi bagi warga.

"Hindari ego sektoral, pastikan keselamatan masyarakat yang paling utama," katanya.

Lebih lanjut, Puan mendorong dilakukannya rekonstruksi jalan nasional dan jembatan yang rusak berat dengan sistem build back better agar tahan bencana, untuk penanggulangan infrastruktur.

"Segera relokasi sementara sekolah dan jalur alternatif logistik agar pemulihan pendidikan dan ekonomi tidak tertunda," ujarnya.

Menurut Puan, bencana alam di Sumut telah menghentikan arteri kehidupan masyarakat di daerah terdampak. Untuk itu, dia mendorong disiapkannya kebutuhan sosial ekonomi masyarakat dalam waktu dekat.

"Sekali jalan terputus, sekolah tak bisa diakses, petani dan UMKM tak bisa angkut hasil," ujarnya.

Puan juga meminta pemerintah membuat skema bantuan pemulihan ekonomi bagi petani dan pelaku UMKM yang kehilangan akses pasar, termasuk sarana transportasi darat.

"DPR akan mengawal setiap meter jalan, setiap anak kembali ke sekolah, setiap petani bisa angkut lagi hasil panen," katanya.

Puan menegaskan bahwa tanggung jawab negara pascabencana tidak hanya menyediakan bantuan darurat tetapi memulihkan infrastruktur vital yang menopang aktivitas sehari-hari masyarakat.

"Jalan dan jembatan nasional yang rusak harus diprioritaskan karena mereka memfasilitasi akses pendidikan anak-anak yang tertunda belajar dan menjaga aktivitas perekonomian daerah," ujarnya.

Puan memastikan DPR akan mengawasi realisasi pemulihan infrastruktur dan memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang merasa ditinggalkan saat bencana.

"Negara harus hadir saat bencana alam melanda. Di mana menjadi momen saat rakyat membutuhkan DPR akan terus mengawal proses penanggulangan bencana di Sumatera Utara hingga rehabilitasi yang akan dilakukan ke depan," jelasnya.