DPRD Jakarta Bongkar Kasus Jual-Beli Bantuan Pangan KJP Lewat Barcode

AKURAT.CO Komisi E DPRD Provinsi Jakarta, menemukan praktik jual-beli paket pangan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang marak terjadi di lapangan. Bantuan pangan ini dijual dengan menggunakan sistem barcode.

"Abis, selesai, ya kan? Nah, tiba-tiba ternyata udah ada tuh oknum yang mainin barcode-barcodenya. Akhirnya dijual lah tuh kepada masyarakat sekitarnya," ujar Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jakarta, Desie Christhyana Sari, kepada wartawan, Jumat (18/7/2025).

Menurut politisi Fraksi Demokrat ini, temuan tersebut  didapat langsung dari hasil reses ke sejumlah wilayah. Fenomena jual-beli bantuan pangan KJP tidak hanya terjadi di Jakarta Pusat, tetapi juga menjalar ke kawasan Jakarta Selatan.

Baca Juga: Link Daftar Antrian Sembako Murah KJP 2025, Cepat Daftar karena Kuota Terbatas!

Desie memaparkan, paket pangan KJP kini bisa dibeli bebas oleh warga dengan harga miring: mulai dari Rp25 ribu untuk paket berisi beras atau minyak, hingga Rp50 ribu untuk paket lengkap yang mencakup daging dan ikan.

"Banyak, di Selatan juga ada. Kalau lengkap sampai daging dan ikan bisa Rp50 ribu, kalau cuma minyak atau beras ya Rp25 ribuan," bebernya.

Ironisnya, sistem distribusi berbasis barcode dan pendaftaran daring yang awalnya digadang-gadang mempermudah warga, justru menciptakan celah penyalahgunaan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab. Lansia dan warga yang tak akrab dengan teknologi, pun menjadi korban utama.

"Masa nenek-nenek disuruh daftar online jam 6 pagi? Itu juga kalau dapat. Kalau enggak, tunggu bulan depan. Akhirnya, daripada ribet, mending beli saja. Nah di situ mainnya," tegasnya.

Tak hanya itu, dia juga mengungkap indikasi adanya permainan di tingkat kecamatan sebagai lokasi distribusi bantuan. Dalam beberapa kasus, warga bahkan diarahkan mengambil bantuan di wilayah lain, seperti dilempar ke Jakarta Utara.

"Kayaknya bukan di pasar ya, tapi di kecamatan. Banyak laporan kayak gitu. Bahkan kadang orang dapet barcode tapi disuruh ngambilnya di wilayah lain. Itu kan bikin susah," ungkapnya.

Baca Juga: Daftar Antrian Pangan Bersubsidi Pasar Jaya Mudah dan Cepat, Cek Nomor KJP Sekarang!

Desie mendorong agar Pemerintah Provinsi Jakarta segera mengevaluasi total sistem distribusi pangan KJP. Dia menyarankan kembali ke metode manual yang menurutnya lebih transparan, meski harus antre panjang.

"Lebih baik antre panjang tapi jelas. Dulu memang sempat ramai karena antre, tapi sekarang juga ramai karena diperjualbelikan," tegasnya.

Diketahui, Dinas Pendidikan Jakarta tahun ini mengubah sistem pencairan KJP Plus dari kartu fisik menjadi barcode/QR code. Pemerintah mengklaim sistem baru ini lebih praktis dan aman. Namun, realita di lapangan berkata lain, barcodenya dijual, bantuan pun jadi barang dagangan.

Desie menegaskan, pentingnya penguatan pengawasan agar bantuan pangan KJP benar-benar menyentuh masyarakat yang berhak. "Kalau sistemnya tidak dikawal, ya percuma," pungkasnya.