Kolaborasi Multisektor Wujudkan Ketahanan Iklim dan Pelestarian Hutan di Kalbar, Didukung Dana Internasional

AKURAT.CO Komitmen Indonesia dalam menanggulangi perubahan iklim dan melindungi kawasan hutan kembali mendapat penguatan strategis.

Proyek “Aksi Adaptasi dan Mitigasi Berbasis Lahan Melalui Pendekatan Yurisdiksi di Provinsi Kalimantan Barat” resmi diumumkan sebagai inisiatif multipihak yang akan berlangsung dari 2025 hingga 2032.

Proyek ini melibatkan kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah, masyarakat adat, serta organisasi sipil.

Lima kabupaten di Kalbar yakni Kubu Raya, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, dan Ketapang menjadi lokus utama proyek yang bertujuan mengurangi deforestasi, memulihkan lahan terdegradasi, dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim.

Didanai oleh Green Climate Fund (GCF) dengan GIZ sebagai Accredited Entity, proyek ini akan dikelola bersama oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), GIZ, dan Solidaridad.

“Proyek ini adalah contoh kolaborasi lintas pihak dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berbasis bentang alam. Ia juga menjadi model inklusi masyarakat lokal dan adat,” ujar Hemant Mandal, Director GCF Department of Asia and the Pacific.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial menyatakan proyek ini turut memperkuat upaya percepatan perhutanan sosial melalui akses legal, pendampingan, dan pengembangan usaha masyarakat lokal.

Lebih jauh, proyek ini sejalan dengan implementasi REDD+ dan mendukung target Enhanced Nationally Determined Contributions (ENDC) Indonesia.

Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon menjelaskan, Kalbar telah memiliki green growth plan dan kerangka kelembagaan REDD+ yang solid, menjadikan provinsi ini ideal untuk pelaksanaan proyek sub-nasional.

“Pendanaan dari Green Climate Fund diharapkan mengurangi gap pembiayaan APBN dan menjadi pengungkit untuk memperluas aksi iklim yang inklusif,” kata Direktur Utama BPDLH.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan pentingnya menjaga tata kelola dana agar dampaknya nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan hutan.

Kegiatan ini juga melibatkan AMAN Kalbar, Dewan Adat Dayak, Majlis Adat Budaya Melayu, serta Badan Registrasi Wilayah Adat.

Kolaborasi ini menegaskan bahwa pelestarian hutan dan ketahanan iklim hanya dapat tercapai melalui kerja sama menyeluruh lintas sektor dan nilai-nilai kearifan lokal.