Perhatian bagi Perokok, Zona Merokok di Jakarta Bakal Lebih Diperketat

AKURAT.CO Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Jakarta, terus dibahas. Sejumlah pasal strategis pun masih memicu silang pendapat di kalangan legislatif dan eksekutif.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) KTR DPRD Provinsi Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, menegaskan sejumlah definisi dalam draf Raperda masih kabur. Menurutnya, frasa seperti kawasan tanpa rokok, tempat umum, hingga kewajiban menyediakan ruang merokok belum memiliki tafsir tunggal yang jelas.

"Kita ingin aturannya gamblang. Jangan sampai multitafsir. Apa itu kawasan tanpa rokok? Bagaimana bentuk dan lokasi tempat khusus merokok. Ini semua harus jelas," kata Suhaimi, Kamis (26/6/2025).

Baca Juga: PSI Bongkar Alasan Molornya Raperda Kawasan Tanpa Rokok: Demi Lindungi Ibu dan Anak dari Asap Maut

Politikus Fraksi PKS itu juga menyoroti, pentingnya ketentuan teknis yang rinci untuk tempat merokok. Dia menekankan agar lokasi ruang merokok wajib berada di luar gedung, jauh dari pintu keluar, dan tidak dekat jalur pejalan kaki.

"Intinya hak perokok tetap dijamin, tapi hak masyarakat atas udara bersih juga harus dilindungi," imbuhnya.

Pansus KTR menargetkan pembahasan rampung dalam tiga bulan. Setelah finalisasi, Raperda akan diserahkan ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk kemudian dibawa ke rapat paripurna.

Di pihak eksekutif, Sekretaris Dinas Kesehatan PemprovJakarta, Nuniek menjelaskan, penyusunan Raperda ini merupakan amanah dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan UU Kesehatan.

Baca Juga: Raperda Kawasan Tanpa Rokok Masih Alot, Ada Negosiasi Terselubung dengan Pengusaha?

"Ranperda ini disusun untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan regulasi nasional, terutama dalam penetapan Kawasan Tanpa Rokok," kata Nuniek.

Senada, Ketua Subkelompok Peraturan Bidang Kesejahteraan Rakyat Biro Hukum Setda Provinsi Jakarta, Afifi, menyebut draf Raperda KTR masih sangat terbuka terhadap masukan.

"Masukan dari DPRD sangat konstruktif dan solutif. Prinsipnya, kita mencari jalan tengah agar regulasi ini betul-betul responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi warga," tutupnya.