Akurat

Menkomdigi Buka Konvensi Nasional Media Massa HPN 2026, Soroti Etika Pers di Era AI

Saeful Anwar | 8 Februari 2026, 19:53 WIB
Menkomdigi Buka Konvensi Nasional Media Massa HPN 2026, Soroti Etika Pers di Era AI

AKURAT.CO Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, secara resmi membuka Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang digelar di Hotel Aston Serang, Banten, Minggu (8/2/2026).

Konvensi yang mengusung tema “Pers, AI, dan Transformasi Digital: Membangun Ekosistem Informasi untuk Kepentingan Publik” ini dihadiri ratusan tokoh pers nasional, pimpinan media, konstituen Dewan Pers, serta praktisi komunikasi dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam pidato kuncinya, Meutya menekankan pentingnya transformasi digital yang tetap berpihak pada kepentingan publik, terutama di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Menurutnya, AI bukan sekadar alat efisiensi kerja, tetapi juga menghadirkan tantangan serius bagi etika jurnalistik.

Ia menegaskan teknologi harus menjadi pendukung kerja wartawan, bukan menggantikan peran manusia dalam verifikasi informasi maupun fungsi kontrol sosial.

“Transformasi digital tidak boleh menggerus pilar demokrasi. Kita harus memastikan pers tetap sehat, kredibel, dan berintegritas,” ujar Meutya.

Meutya mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan kebijakan digital yang lebih komprehensif guna melindungi ekosistem informasi nasional.

Baca Juga: Ribuan Warga Banten Meriahkan Jalan Sehat HPN 2026, Antusias Sambut Kedatangan Presiden

Regulasi tersebut diharapkan dapat menciptakan hubungan yang lebih adil dan transparan antara platform digital global dan media lokal.

Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia pers, khususnya melalui pelatihan kecakapan digital bagi wartawan di daerah. Upaya ini dinilai krusial untuk memperkecil kesenjangan kualitas informasi antara pusat dan daerah.

Selain itu, Menkomdigi menegaskan komitmen pemerintah dalam menyempurnakan implementasi publisher rightsmelalui koordinasi intensif dengan Dewan Pers dan organisasi konstituennya.

Transparansi kebijakan disebut sebagai kunci keberlanjutan industri media nasional.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menyatakan disrupsi digital merupakan keniscayaan dalam sejarah peradaban manusia.

Meski demikian, ia menilai masyarakat akan selalu membutuhkan media arus utama yang mampu menyajikan informasi jernih dan dapat dipercaya.

“Di tengah banjir informasi dan konten toksik, masyarakat justru mencari ‘air bersih’. Di situlah peran utama pers sebagai penyaring fakta,” kata Komaruddin.

Ia mengibaratkan disrupsi digital sebagai banjir lumpur yang merusak, tetapi sekaligus dapat menyuburkan jika dikelola dengan baik melalui inovasi dan adaptasi.

Menurut Komaruddin, media arus utama tetap menjadi rujukan publik karena memiliki tanggung jawab etik, proses verifikasi, serta nilai kemanusiaan yang tidak dapat digantikan oleh mesin.

Konvensi Nasional Media Massa HPN 2026 diharapkan menjadi momentum konsolidasi dan revitalisasi pers nasional dalam menghadapi tantangan teknologi, sekaligus memperkuat komitmen bersama menjaga kualitas jurnalisme Indonesia.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi nasional serta diskusi panel yang menghadirkan pakar teknologi dan tokoh media untuk membahas regulasi AI, etika jurnalistik, serta perlindungan hak cipta karya pers di ruang digital.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

S
Reporter
Saeful Anwar
S