Target Jakarta Kota Global Masih Sebatas Wacana Politik di Tengah Pemangkasan Anggaran

AKURAT.CO Langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno untuk mewujudkan visi Jakarta sebagai kota global, masih sebatas wacana politik.

"Kota global itu kota yang layak huni, toleran, dan berkelanjutan. Artinya, kota yang ramah bagi semua, termasuk generasi muda Z dan Alpha. Kota global juga menempatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai prioritas utama," kata Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (1/11/2025).

Menurutnya, kebijakan yang dijalankan Pramono-Rano saat ini masih sarat muatan politik di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang berat. Karena itu, visi menuju kota global diprediksi semakin sulit untuk digapai.

Baca Juga: Jakarta Diharapkan Jadi Kota Global Berkeadilan, Kota Maju Tanpa Tinggalkan Warganya

"Di tengah pemangkasan anggaran sebesar Rp15 triliun, arah kebijakan Pemprov cenderung politis. Jakarta sekarang sedang oleng, ditambah lagi posisi politik Pak Pramono yang partainya minoritas di antara partai-partai besar lainnya," ucapnya.

Trubus menegaskan, cita-cita menjadikan Jakarta sebagai kota global masih jauh dari kenyataan. "Wacana kota global itu masih jauh panggang dari api," tandasnya.

Diketahui, Dana transfer untuk Pemprov Jakarta dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 diputuskan dipangkas drastis. Padahal, DPRD dan Pemprov Jakarta sebelumnya sudah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026 dengan proyeksi penerimaan transfer pusat mencapai Rp 26 triliun.

Ketua DPRD Jakarta, Khoirudin, mengungkapkan pemangkasan paling besar terjadi pada pos Dana Bagi Hasil (DBH). Dari sebelumnya Rp 26 triliun, pemerintah pusat memangkas Rp 15 triliun, hingga tersisa hanya Rp 11 triliun.

Baca Juga: Jakpro Siapkan Fasilitas Publik Jadi Ruang Serbaguna, Dorong Jakarta Jadi Kota Global

"DBH kita berubah sekitar Rp 15 triliun, yang tersisa Rp 11 triliun. Tentu ini akan mengubah postur angka yang sangat signifikan, sementara kita sudah MoU KUA-PPAS, sudah menyusun RKA (rencana kerja anggaran)," kata Khoirudin kepada wartawan, Rabu (1/10/2025).

APBD Jakarta 2026 sejatinya direncanakan tembus Rp 95,35 triliun, naik 3,8 persen dibanding APBD 2025 senilai Rp 91,86 triliun. Namun, dengan pengurangan dana transfer dari pusat, angka tersebut terancam anjlok ke kisaran Rp 78-79 triliun.

"Karena kita sudah MoU dengan angka Rp 95,3 triliun. Kalau melihat DBH hari ini, APBD 2026 kita sekitar Rp 78 atau Rp 79 triliun. Jadi sangat jauh perubahannya," ujarnya.