Cegah Kebocoran PAD, Data Parkir di Jakarta Harus Terintegrasi Real Time ke Bapenda

AKURAT.CO DPRD Jakarta mengkritisi minimnya sistem pengawasan parkir yang terintegrasi. Dari lebih dari 1.500 titik parkir yang dikelola operator, hanya sekitar 2 persen yang telah terhubung secara real time ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

"Coba bayangkan, dari ribuan titik parkir, hanya 2 persen yang sistemnya terkoneksi langsung ke Bapenda. Kami minta data lengkapnya! Operator mana saja yang sudah real time? Ini harus dibuka terang-terangan," ujar Ketua Panitia Khusus (Pansus) Parkir DPRD Provinsi Jakarta, Jupiter, dalam rapat pansus di Gedung DPRD Jakarta, Rabu (2/7/2025).

Baca Juga: Potensi Pendapatan Parkir Besar Tapi Target Bapenda Hanya Rp350 Miliar, DPRD: Ada Apa?

Dia menilai, keterbukaan dan akuntabilitas menjadi kunci dalam mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan sistem terintegrasi secara digital, pemerintah daerah bisa mengetahui jumlah transaksi parkir secara langsung dan menghindari manipulasi data oleh operator.

"Kalau sistem ini dijalankan, Bapenda tidak akan bisa dibohongi lagi. Kita bisa tahu data sesungguhnya. Dan kebocoran PAD yang selama ini terjadi, bisa ditekan habis," jelasnya.

Dia pun mendesak agar Pemprov Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub), Unit Pengelola Perparkiran (UPP), dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), tegas dalam menerapkan aturan.

"Kalau ada operator yang tidak mau pakai sistem real time ke Bapenda, jangan kasih izin. Jangan diperpanjang," tegasnya.

Ke depan, penggunaan sistem digital yang terintegrasi harus menjadi syarat mutlak dalam pengelolaan parkir di Jakarta. Tanpa itu, potensi kebocoran dana publik akan terus menganga dan merugikan warga ibu kota.