Pedagang Mengeluh Dirugikan, DPRD DKI Minta Penataan Kawasan Ancol Diatur Ulang

AKURAT.CO Sebanyak 253 pedagang yang tersebar di area Timur dan Barat Ancol, mengaku dirugikan akibat dampak penataan kawasan yang dilakukan oleh PT Pembangunan Jaya Ancol.

Mereka menyebutkan, penataan yang dilakukan dinilai tidak adil dan telah mengganggu lokasi jualan mereka serta mekanisme berjualan yang ada.

Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ima Mahdiah, pun meminta PT Pembangunan Jaya Ancol mengatur ulang penataan kawasan untuk para pedagang. Menurutnya, penataan yang ada saat ini justru memberi kesan kumuh dan tidak teratur.

Baca Juga: Ancol Taman Impian Catat 78 Ribu Pengunjung di Hari Terakhir Tahun 2024

"Kita harus cari solusi yang terbaik, dan tadi saya sampaikan juga kita tidak ada menang-menangan," kata Ima di Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Dia menekankan, pentingnya dukungan untuk pedagang kecil agar mereka tetap bisa berjualan dengan nyaman. Meskipun demikian, dia mengapresiasi upaya penataan kawasan Ancol yang bertujuan meningkatkan kenyamanan pengunjung.

Tetapi, penataan tersebut juga seharusnya tidak mengganggu ekosistem para pedagang yang sudah ada. Terlebih lagi, para pedagang siap mengikuti aturan yang diterapkan oleh PT Pembangunan Jaya Ancol dan siap mengikuti penertiban yang ada.

"Sesuai aturan, mereka mau ikut. Penertiban juga mereka mau ikut. Jadi, itu aja kan yang menjadi target," tegas politisi dari PDI Perjuangan itu.

Sementara itu, Direktur PT Pembangunan Jaya Ancol, Eddy Prastiyo, menyatakan bahwa tujuan dari penataan kawasan adalah untuk meningkatkan kualitas Ancol sebagai destinasi wisata, tanpa merugikan pedagang.

Baca Juga: Ancol Targetkan 150 Ribu Pengunjung Saat Puncak Libur Nataru

"Intinya, semua masukkan dari forum tadi, termasuk dari ibu wakil ketua juga menjadi bahan masukkan kami untuk penataan nanti ke depan," ujar Eddy.

Dia berharap, penataan kawasan dapat membawa dampak positif, dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Ancol. "Harapan kita semua, jika Ancol tertata dengan baik, dapat menjadi destinasi yang diminati banyak orang," tambahnya.

Sementara itu, Koordinator Jaringan Rakyat Miskin Kota (JMRK), Mirnawati, mengungkapkan bahwa dampak dari penataan yang telah dilakukan sangat merugikan pedagang. Penurunan omzet secara drastis menjadi keluhan utama.

"Para pedagang ingin ada solusi yang adil dan berkelanjutan," kata Mirnawati.