AKURAT.CO, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo, mengucapkan terimakasih terhadap dukungan dan respons cepat dari Komisi X DPR RI untuk menaturalisasi Kevin Diks, Noa Leatomu, dan Estella Loupatty.
Hal ini disampaikan Menpora setelah Komisi X DPR RI menyetujui proses naturalisasi pemberian kewarganegaraan Indonesia terhadap tiga pesepakbola, yakni Kevin Diks, Noa Leatomu, dan Estella Loupatty.
“Kami Pemerintah mengucapkan terimakasih atas respons cepatnya dan dukungan untuk proses kewarganegaraan tiga atlet yang kami rekomendasikan," ujar Dito Ariotedjo dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI di Jakarta, Senin (4/11).
Baca Juga: Komisi XIII DPR Setuju Beri Kewarganegaraan untuk Kevin Diks dan Dua Pesepakbola Putri
"Mudah-mudahan mereka bisa memenuhi target dari warga Indonesia. Mungkin ini bukan proses naturalisasi terakhir, juga akan ada proses naturalisasi dari cabor olahraga yang lainnya."
Meski memberikan persetujuan, namun memang Komisi X DPR RI sedikit memberikan beberapa catatan. Di antaranya adalah naturalisasi mesti mempertimbangkan kritik masyarakat.
“Komisi X DPR RI memutuskan menyetujui rekomendasi kewarganegaraan RI atas nama Kevin Diks, Noa Leatomu, dan juga Estella Loupatty,” bunyi keterangan Raker Komisi X DPR.
Baca Juga: Sekjen PSSI Sebut Naturalisasi Kevin Diks Langsung Diproses Setelah Pelantikan Kabinet Baru
“Naturalisasi terhadap olahragawan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan strategis, komitmen olahragawan naturalisasi, kriteria yang jelas dan transparan, pembibitan dan pembinaan jangka panjang, dukungan bagi regenarasi pemain, dan evaluasi berkelanjutan," bunyi putusan Komisi X DPR.
"Mendesak Pemerintah dan PSSI untuk memperhatikan tantangan integrasi sosial budaya Indonesia bagi olahragawan naturalisasi, dan memperhatikan kritik masyarakat yang menganggap bahwa naturalisasi olahragawan dapat menghalangi potensi olahragawan lokal."
Sebelumnya proses naturalisasi ketiga pemain ini juga sudah mendapat persetujuan dari Komisi XIII DPR RI. Selepas akan dibawa dalam Rapat Paripurna DPR RI.
