Wamen UMKM Soroti KUR Produktif, UMKM Naik Kelas Baru 64 Persen dari Target

AKURAT.CO Realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) nasional mencapai Rp262,4 triliun hingga 23 Oktober 2026.

Namun, penyaluran untuk sektor produksi di kawasan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara baru mencapai 61,1%, sedangkan realisasi pelaku usaha yang naik kelas atau graduasi baru 64% dari target.

Data tersebut menjadi tantangan bagi Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan kualitas penyaluran pembiayaan, terutama di kawasan yang menyumbang sebagian besar realisasi KUR nasional.

Baca Juga: Kredit UMKM BCA Tumbuh 15,4 Persen, Bunga Mulai 5,81 Persen Jadi Daya Tarik

Merespon hal tersebut, Wakil Menteri UMKM, Helvi Moraza mengatakan pemerintah perlu mempercepat penyaluran KUR kepada sektor produksi sekaligus memastikan pelaku usaha memiliki kesiapan untuk mengakses pembiayaan dan mengembangkan usahanya.

“Dengan sisa waktu hingga akhir tahun, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengakselerasi penyaluran KUR, khususnya pada sektor produksi, pencapaian target debitur baru, dan pemerataan penyaluran di Bali dan Nusa Tenggara,” ujar Helvi melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Diketahui, hingga 23 Oktober 2026, realisasi KUR nasional tercatat sebesar Rp262,4 triliun, setara 91% dari target Rp290 triliun. Pembiayaan tersebut telah menjangkau 4,07 juta debitur.

Sedangkan dari sisi penerima, realisasi debitur baru telah mencapai 118% dari target. Adapun porsi penyaluran nasional ke sektor produksi sebesar 66%, melampaui target 65%.

Baca Juga: Omzet UMKM di Jaringan SRC Tembus Rp12,9 Triliun pada 2026

Namun, capaian regional menunjukkan kondisi berbeda. Porsi KUR sektor produksi di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara baru 61,1 persen. Sementara itu, realisasi debitur yang berhasil naik kelas baru mencapai 64 persen dari target.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa capaian penyaluran secara nominal dan jumlah penerima belum cukup untuk menggambarkan seluruh hasil program.

Sehingga, pemerintah perlu mendorong agar pembiayaan mendukung kegiatan produktif dan membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas bisnisnya.