Gap Pembiayaan UMKM Membesar, KemenkopUKM Siapkan Program Prioritas

Dalam hal ini, inovasi pembiayaan menjadi sangat penting mengingat masih ada sekitar 47% kebutuhan pembiayaan UMKM yang belum dapat terlayani oleh lembaga jasa keuangan, menurut data OJK.

 

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang UKM, Temmy Satya Permana, menyoroti adanya kesenjangan antara permintaan dan suplai pembiayaan UMKM. Menurut kajian Ernst and Young dan AFPI tahun 2023, pada tahun 2026 diperkirakan kebutuhan pendanaan UMKM mencapai Rp4.300 triliun, sedangkan suplai hanya Rp1.900 triliun. 

 

"Permintaan kredit sangat besar, namun supply kredit dari lembaga keuangan masih terbatas," ungkap Temmy pada saat konferensi pers bersama media di Jakarta, Kamis (3/10/2024). 

 

 

Untuk mengatasi tantangan ini, KemenKopUKM melakukan berbagai inovasi pembiayaan. Salah satunya adalah KUR Agregator yang disusun untuk memperkuat pembiayaan bagi pelaku UKM dengan plafon di atas Rp500 juta, namun tetap menyasar pelaku usaha kecil. 

 

Skema pembiayaan ini bertujuan untuk mendorong pelaku usaha mikro agar naik kelas, sembari memberikan kemudahan akses bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

 

Senada dengan Temmy, Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi KemenKopUKM, Ali Manshur, menambahkan bahwa KemenKopUKM juga memiliki tiga program prioritas lainnya untuk mendukung investasi bagi UMKM. 

 

Pertama, Program SME EPIC yang memberikan pendampingan kepada UMKM untuk terhubung dengan investor, serta pelatihan pitching dan business link-up. 

 

Kedua, Program Bisnis Layak Funding (BISLAF) menyediakan bantuan bagi lebih dari 180 UMKM dalam melakukan pitching kepada penyandang dana, dan ribuan UMKM lainnya tetap mendapatkan akses pembiayaan melalui lembaga keuangan.

 

Program ketiga adalah SME IPO, yang bertujuan untuk membantu UMKM memasuki pasar modal melalui forum pasar modal, pelatihan terstruktur, business matching, serta kerja sama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk memantau proses Initial Public Offering (IPO). 

 

"Program ini diharapkan dapat membuka peluang bagi UMKM untuk mendapatkan dana tambahan melalui pasar modal, sehingga dapat meningkatkan kapasitas usaha mereka," ujar Ali.

 

Upaya pemerintah dalam mendukung sektor UMKM melalui berbagai inovasi pembiayaan dan program prioritas ini bertujuan untuk meningkatkan kontribusi UMKM dalam perekonomian nasional. Pasar bagi UKM masih sangat besar, terutama dengan adanya keterlibatan UMKM dalam rantai pasok pemerintah dan BUMN yang kini telah mencakup lebih dari 346.857 penyedia dalam ekatalog LKPP. 

 

"Oleh karena itu kami berharap, dukungan ini akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan dan daya saing sektor UMKM di Indonesia," ucapnya.