TKN Fanta Yakin Terobosan Kebijakan Pajak Prabowo-Gibran Dorong Iklim Usaha dan Beri Afirmasi kepada UMKM

AKURAT.CO Tim Kampanye Nasional Pemilih muda atau TKN Fanta Prabowo-Gibran melalui Fantapreneur menggelar Talk Show bertajuk "Arah Kebijakan Perpajakan Prabowo-Gibran terhadap Pengusaha Muda". Kegiatan ini berkolaborasi dengan Barisan Pengusaha Pejuang (BPP).

Koordinator Fantapreneur Reno Adityo mengatakan, masyarakat harus sadar dan harus peduli terhadap pajak. Definisi sadar adalah kita harus bisa memahami terhadap masalah perpajakan.

"Sedangkan definisi peduli terhadap pajak yaitu kita tahu terhadap hak dan kewajiban perpajakannya dengan benar," kata Reno di Fanta HQ, Menteng, Jakarta, Jumat (5/12/2023).

Di kesempatan yang sama, Komandan TKN Fanta Prabowo-Gibran, Arief Rosyid Hasan, mengapresiasi inisiatif untuk mengangkat topik pajak ini.

Baca Juga: Kemenhub Percepat Proses Investigasi Kecelakaan Kereta di Bandung

Sebab kata Arief, untuk menuju Indonesia Emas 2045 dan Indonesia Maju membutuhkan jumlah pengusaha sampai 14 persen. Pemahaman dan inisiatif untuk mendorong kebijakan perpajakan dapat memacu tumbuhnya angka pengusaha.

"Karena kita kan ingin meraih Indonesia Emas, tapi jumlah terkendala jumlah pengusaha masih 3,7 persen. Kita memerlukan persentase pengusaha hingga 12 bahkan 14 persen," jelas Arief.

Wakil Direktur Milenial TKN Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019 itu berharap, terobosan Prabowo-Gibran dalam kebijakan pajak dapat meningkatkan iklim usaha khususnya bagi pengusaha muda.

Dengan kebijakan pajak tepat sasaran, Arief yakin, pengusaha besar akan semakin baju, dan usaha kecil semakin mendapat afirmasi atau dorongan untuk menjadi besar.

Baca Juga: Masa Pubertas, Menjelajahi Perubahan dengan Kegiatan Positif

"Dengan hadirnya program Mas Gibran dan Pak Prabowo ini diharapkan lebih banyak terobosan kebijakan perpajakan sehingga ke depan iklim usahanya bisa oke, usaha yang besar-besar masuk, sementara usaha yang kecil-kecil juga dapat afirmasi,'' kata Arief.

Dewan Pakar TKN Bidang Perpajakan dan Penerimaan Negara, Edy Slamet Irianto, mengatakan, pasangan Prabowo-Gibran berencana membentuk badan penerimaan negara (BPN).

"Karena selama ini dipandang transformasi perpajakan 1983 sampai tahun 2024 belum berhasil mendongkrak tax ratio di atas 10 persen, dan itu pernah 12 persen di 2006. Karena itu, penerimaan negara perlu dikelola oleh lembaga yang mempunyai kewenangan yang setara dengan kementerian lain, supaya ada efektivitas dalam hal kinerjanya," kata Edy.

Baca Juga: Rampai Nusantara Bagikan Susu dan Roti Gratis ke Warga, Sosialisasikan Pilpres Satu Putaran

Selain itu, Edy menuturkan, Prabowo-Gibran juga akan memberikan insentif perpajakan terhadap pengusaha-pengusaha baru.

"Kita akan memberikan insentif perpajakan dan kita akan serius untuk memberikan fasilitas perpajakan yang memang memungkinkan untuk UMKM bisa berkembang dan memiliki daya beli tinggi terhadap kegiatan ekonomi," kata Edy.

Jubir TKN Prabowo-Gibran, Puteri Komarudin, menambahkan, capres-cawapres nomor urut 2 akan memberikan insentif perpajakan selama tiga tahun bebas pajak.

"Supaya UMKM yang baru ini bisa mengatur cash flow-nya dulu mengelola dulu, belajar dulu supaya bisa jadi orang kaya habis itu baru dia dikenakan pajak. Ini salah satu program yang mestinya kita bisa gembar-gemborkan kepada UMKM yang ada di seluruh Indonesia," kata anggota DPR Komisi XI ini.

Baca Juga: Profil Satria Mahathir, Cogil TikTok yang Viral Jadi Pelaku Pengeroyokan Anak Pejabat hingga Ditangkap Polisi

Sementara itu, pengusaha muda dan praktisi Pajak Andhika Pratama mengaku sangat mendukung program Prabowo-Gibran bagi para pelaku usaha, khususnya menyempurnakan sistem penerimaan negara.

"Program yang kami suka sekali yaitu adalah pembebasan pajak selama 3 tahun untuk UMKM yang baru berdiri dan penurunan tarif pajak dari 12 menjadi 11. Paling lambat 1 Januari 2025, tarif Ppn akan menjadi 11 persen bukan 12 persen, itu suatu terobosan besar bagi pemimpin yang baru naik butuh peneriman, mereka berani melakukan untuk penurunan pajak," katanya.