Apa Itu Makar? Ini Pengertian, Unsur, Pasal KUHP, dan Ancaman Hukumannya

AKURAT.CO Istilah makar kerap muncul dalam pemberitaan, terutama ketika terjadi demonstrasi, konflik politik, atau dugaan upaya menggulingkan pemerintahan.

Namun, tidak semua bentuk kritik terhadap pemerintah, aksi unjuk rasa, maupun perbedaan pendapat politik dapat dikategorikan sebagai tindak pidana makar.

Dalam hukum Indonesia, makar merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan upaya menyerang Presiden atau Wakil Presiden, mengancam keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hingga menggulingkan pemerintahan yang sah.

Ketentuan mengenai tindak pidana makar saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Lantas, apa pengertian makar, apa saja unsur yang harus dipenuhi, dan berapa ancaman hukumannya? Berikut penjelasannya.

Apa Itu Makar?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makar diartikan sebagai tindakan licik, tipu muslihat, atau upaya untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah.

Dalam hukum pidana, makar merujuk pada niat untuk melakukan serangan terhadap negara yang sudah diwujudkan melalui tindakan persiapan tertentu.

Jadi, makar bukan hanya sebatas keinginan, ucapan, atau ketidaksetujuan seseorang terhadap pemerintah, tetapi harus disertai tindakan yang memenuhi unsur pidana sesuai ketentuan hukum.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, tindakan makar mencakup beberapa bentuk, seperti upaya menyerang Presiden dan/atau Wakil Presiden, memisahkan sebagian wilayah Indonesia dari NKRI, serta menggulingkan pemerintahan yang sah.

Dengan kata lain, kritik terhadap pemerintah tidak otomatis disebut makar. Suatu tindakan baru dapat dikategorikan sebagai makar apabila memenuhi unsur dan ketentuan pidana yang telah diatur dalam undang-undang.

Unsur-unsur Tindak Pidana Makar

Berdasarkan Pasal 160 KUHP Nasional, makar merupakan niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut.

Dari ketentuan tersebut, terdapat beberapa hal penting untuk memahami unsur tindak pidana makar:

Adanya niat atau maksud tertentu: Pelaku memiliki tujuan untuk melakukan serangan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, keutuhan wilayah negara, maupun pemerintahan yang sah.
Adanya persiapan tindakan: Niat tersebut sudah diwujudkan melalui persiapan untuk melakukan serangan, bukan sekadar keinginan atau pemikiran.
Memiliki sasaran tertentu: Tindakan yang direncanakan ditujukan pada kepentingan negara sebagaimana diatur dalam ketentuan makar.
Dilakukan secara melawan hukum: Perbuatan tersebut tidak termasuk perubahan ketatanegaraan yang dilakukan melalui mekanisme konstitusional.

Ancaman Hukuman bagi Pelaku Makar

Hukuman bagi seseorang yang melakukan makar tidak selalu sama. Besarnya pidana ditentukan berdasarkan jenis tindakan, tujuan, serta peran pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut.

Dalam KUHP Nasional, terdapat beberapa ketentuan mengenai ancaman hukuman bagi pelaku makar, yaitu:

1. Pasal 191 KUHP

Makar yang ditujukan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun.

2. Pasal 192 KUHP

Makar yang bertujuan menyerang keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) juga dapat dikenai pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun.

3. Pasal 193 ayat (1) KUHP

Makar yang dilakukan dengan tujuan menggulingkan pemerintahan yang sah dapat dipidana penjara paling lama 12 tahun.

4. Pasal 193 ayat (2) KUHP

Jika pelaku berperan sebagai pemimpin atau pengatur tindakan makar untuk menggulingkan pemerintah, ancaman hukumannya lebih berat, yaitu penjara maksimal 15 tahun.

Selain makar, KUHP Nasional juga mengatur tindak pidana pemberontakan dalam Pasal 194. Pemberontakan merupakan tindakan melawan pemerintah dengan menggunakan kekuatan senjata.

Pelaku pemberontakan dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 15 tahun. Sementara itu, orang yang memimpin atau mengatur pemberontakan dapat dikenai pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun.

FAQ

1. Apa yang dimaksud dengan makar?

Makar adalah niat untuk melakukan serangan yang sudah diwujudkan melalui persiapan tindakan tertentu. Pengertiannya tercantum dalam Pasal 160 KUHP Nasional.

2. Apakah mengkritik pemerintah termasuk makar?

Tidak. Kritik, perbedaan pendapat, dan aksi unjuk rasa tidak otomatis termasuk makar. Suatu perbuatan harus memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang agar dapat dikategorikan sebagai makar.

3. Apa saja bentuk tindak pidana makar?

KUHP Nasional mengatur beberapa bentuk makar, yaitu makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, makar terhadap NKRI, serta makar dengan tujuan menggulingkan pemerintahan yang sah.

4. Berapa ancaman hukuman bagi pelaku makar?

Ancaman hukumannya bergantung pada jenis makar. Berdasarkan Pasal 191 dan 192 KUHP, pelaku dapat dikenai pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun. Sementara itu, Pasal 193 mengatur pidana penjara maksimal 12 tahun atau 15 tahun bagi pemimpin maupun pengaturnya.

5. Apa perbedaan makar dan pemberontakan?

Makar berkaitan dengan niat melakukan serangan yang telah diwujudkan melalui persiapan perbuatan. Sementara itu, pemberontakan dalam Pasal 194 KUHP melibatkan tindakan melawan pemerintah dengan kekuatan senjata atau bergabung dengan kelompok bersenjata yang melawan pemerintah.

Kesimpulan

Makar merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan upaya menyerang Presiden dan/atau Wakil Presiden, mengancam keutuhan wilayah NKRI, maupun menggulingkan pemerintahan yang sah.

Pengertian dan ancaman hukumannya diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Namun, kritik terhadap pemerintah, demonstrasi, dan perbedaan pandangan politik tidak serta-merta dapat disebut sebagai makar.

Penentuan tindak pidana tersebut harus didasarkan pada unsur perbuatan dan ketentuan hukum yang berlaku.