Apakah Wakil Presiden Bisa Dimakzulkan? Ini Syarat dan Proses Pemberhentiannya

AKURAT.CO Apakah Wakil Presiden bisa dimakzulkan sebelum masa jabatannya berakhir? Pertanyaan ini kerap muncul di tengah pembahasan mengenai kewenangan dan mekanisme pemberhentian pejabat negara di Indonesia.

Ternyata, Wakil Presiden Republik Indonesia memang dapat diberhentikan melalui proses pemakzulan yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Namun, pemberhentian Wakil Presiden tidak bisa dilakukan secara sembarangan atau hanya berdasarkan desakan politik dan ketidakpuasan masyarakat.

erdapat sejumlah syarat hukum serta tahapan konstitusional yang harus dipenuhi dengan melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Lantas, apa saja syarat Wakil Presiden bisa dimakzulkan dan bagaimana proses pemberhentiannya?

Baca Juga: 20 Kata-kata Hari Pahlawan 10 November 2026 yang Penuh Semangat, Inspiratif, dan Menyentuh Hati

Apakah Wakil Presiden Bisa Dimakzulkan?

Wakil Presiden Republik Indonesia bisa dimakzulkan atau diberhentikan dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir.

Namun, prosesnya tidak bisa dilakukan secara langsung oleh DPR atau hanya berdasarkan keputusan politik.

Pemakzulan Wakil Presiden telah diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya Pasal 7A dan Pasal 7B. Prosesnya melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Syarat Wakil Presiden Bisa Dimakzulkan

Berdasarkan Pasal 7A UUD 1945, terdapat lima alasan yang dapat menjadi dasar pemberhentian Wakil Presiden:

1. Pengkhianatan terhadap negara: Melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai pengkhianatan terhadap negara.

2. Korupsi: Terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

3. Penyuapan: Terbukti melakukan tindakan penyuapan.

4. Tindak pidana berat lainnya: Melakukan tindak pidana berat selain korupsi dan penyuapan.

5. Perbuatan tercela: Melakukan perbuatan yang dapat menjadi alasan pemberhentian berdasarkan ketentuan hukum.

Selain itu, Wakil Presiden juga dapat diberhentikan apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden.

Baca Juga: Perjalanan Karier Cristiano Ronaldo, dari Sporting CP hingga Menjadi Legenda Sepak Bola Dunia

Proses Pemakzulan Wakil Presiden

1. DPR mengajukan usulan pemakzulan

DPR menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran Wakil Presiden dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Pengajuan permintaan kepada MK harus disetujui minimal 2/3 anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna, dengan kehadiran minimal 2/3 dari seluruh anggota DPR.

2. MK melakukan pemeriksaan

Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran tersebut.

MK wajib memberikan putusan paling lama 90 hari setelah permintaan diterima.

3. DPR meneruskan usulan kepada MPR

Jika MK membenarkan pendapat DPR, lembaga tersebut menggelar sidang paripurna untuk meneruskan usulan pemberhentian kepada MPR.

4. MPR menggelar sidang paripurna

MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usulan pemberhentian paling lambat 30 hari setelah menerima usulan dari DPR.

Wakil Presiden juga diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan atau pembelaan.

5. MPR mengambil keputusan akhir

Pemberhentian disetujui apabila memenuhi ketentuan kuorum dan jumlah suara yang ditetapkan UUD 1945.

Apa yang Terjadi Jika Wakil Presiden Berhasil Dimakzulkan?

Jika MPR menyetujui pemberhentian Wakil Presiden, jabatan tersebut dinyatakan kosong.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden baru.

Pemilihan dilakukan dari dua calon yang diusulkan Presiden. Sementara itu, Presiden tetap menjalankan tugas pemerintahan karena pemberhentian Wakil Presiden tidak otomatis membuat Presiden kehilangan jabatannya.

FAQ

1. Apakah Wakil Presiden bisa dimakzulkan di Indonesia?

Ya. Wakil Presiden dapat dimakzulkan berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden.

2. Siapa yang bisa mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden?

DPR merupakan lembaga yang berwenang mengajukan usulan pemberhentian Wakil Presiden kepada MPR melalui mekanisme pemeriksaan terlebih dahulu di Mahkamah Konstitusi.

3. Apakah masyarakat bisa langsung memakzulkan Wakil Presiden?

Tidak. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi atau kritik melalui jalur demokrasi, tetapi keputusan pemakzulan harus mengikuti mekanisme konstitusional yang melibatkan DPR, MK, dan MPR.

4. Apakah Wakil Presiden bisa dimakzulkan karena kebijakannya tidak disukai masyarakat?

Tidak secara otomatis. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan atau kinerja Wakil Presiden bukan alasan pemakzulan sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.

5. Apakah Presiden tetap menjabat jika Wakil Presiden dimakzulkan?

Ya. Jika hanya Wakil Presiden yang diberhentikan, Presiden tetap menjalankan tugasnya. Pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong mengikuti ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Kesimpulan

Wakil Presiden Republik Indonesia bisa dimakzulkan sebelum masa jabatannya berakhir. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Namun, pemakzulan tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena harus melalui proses panjang yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.

Pemberhentian juga harus didasarkan pada alasan hukum dan konstitusional yang telah ditentukan.

Dengan demikian, pemakzulan Wakil Presiden bukan sekadar persoalan ketidakpuasan politik, melainkan mekanisme ketatanegaraan yang memiliki persyaratan dan prosedur khusus.