Upaya Berburu Keadilan Berlanjut, Berkas PK Nikita Mirzani Dilimpahkan ke Mahkamah Agung

AKURAT.CO ​Perjuangan hukum Nikita Mirzani dalam berburu keadilan memasuki babak yang kian krusial.

Permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang dilayangkan oleh aktris yang akrab disapa "Nyai" tersebut saat ini sudah secara resmi terdaftar dan mendarat di meja Mahkamah Agung (MA).

​Langkah hukum luar biasa ini merupakan buntut dari perkara dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyeret namanya atas laporan Reza Gladys.

​Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memastikan seluruh tahapan pemeriksaan berkas di tingkat pertama telah rampung dilaksanakan sebelum dilimpahkan ke lembaga peradilan tertinggi negara tersebut.

Baca Juga: Sindir Halus Tapi Menohok, Nikita Mirzani Ingatkan Giorgio Antonio Soal Bantuan Uang dan Hukum

​Humas PN Jakarta Selatan, Halida Rahardhini, menyampaikan perkembangan terbaru terkait posisi kasus selebritas tersebut.

​"Kemarin majelis hakim yang ditunjuk untuk memeriksa Peninjauan Kembali-nya (Nikita Mirzani) sudah selesai memeriksa. Berkas sudah dikirim ke Mahkamah Agung," ujar Halida saat memberikan keterangan di PN Jakarta Selatan, Kamis (27/8/2026).

​Merujuk pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Mahkamah Agung bertindak cepat dengan menetapkan jajaran majelis hakim yang bakal menguji dan mengadili permohonan PK tersebut.

​"Berdasarkan SIPP yang ada, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali dari Nikita Mirzani juga telah ditunjuk," lanjutnya.

​Kini, bola sepenuhnya berada di tangan Mahkamah Agung.

Pihak Nikita Mirzani tinggal menanti keputusan final yang akan menentukan nasib bukti baru (novum) maupun memori keberatan yang diajukan.

Baca Juga: Menang Banding Perkara PMH, Nikita Mirzani Bebas Tuntutan Ganti Rugi Reza Gladys

Putusan tersebut yang kelak mengesahkan apakah permohonan sang aktris diterima atau ditolak.

​"Saat ini (statusnya) masih menunggu putusan dari majelis hakim tersebut," pungkas Halida.