Iuran Tapera Sulut Kritik Warganet

AKURAT.CO Presiden Joko Widodo mengeluarkan aturan baru Tapera pada Senin (20/5/2024), yang memicu respons kritis dari warganet di Linkedin. Kebijakan ini, yang diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2024, memaksa pegawai untuk menyisihkan 3% dari pendapatan bulanan mereka untuk tabungan perumahan rakyat atau tapera.

Respons tersebut menyoroti kekhawatiran terhadap pengelolaan dana, campur tangan negara dalam keputusan personal, dan potensi penurunan daya beli masyarakat.

Salah satu wargatnet Linkedin @Bustamar Koto, mengkhawatiran akan potensi risiko dalam pengelolaan dana publik oleh pemerintah. Respons ini menambah panjang daftar keraguan dan kritik yang muncul terhadap kebijakan baru ini. "Ini nasibnya akan sama dengan uang Jamsostek, Asabri, Dana Haji, lahan baru korupsi," unggahnya.

Baca Juga: Gemukkan Dana Tabungan Perumahan, Pemerintah Terbitkan PP 21/2024

Selain itu, @Novia Dwi Megah Alviana mempertanyakan relevansi campur tangan negara dalam keputusan pribadi. "Apa sampai perumahan, negara juga ikut andil dalam pengambilan keputusan hidup tiap org di Indonesia? Ini yang ngide siapa sih, ada-ada aja," ucapnya.

Kemudian, @Abdul Rahmann berpendapat bahwa aturan ini akan menggerus daya beli masyarakat dan seharusnya bersifat opsional, bukan kewajiban. "Menggerus daya beli masyarakat aja, seharusnya optional ya, bukan kewajiban," katanya.

Sementara itu, @Mubin Yuwana menyuarakan kekhawatiran akan nasib perumahan murah yang sudah dibangun sebelumnya, yang sering kali tidak layak huni dan terbengkalai. "Di saat masyarakat membutuhkan dana lebih, para penguasa memikirkan cara mengambil uang rakyat dengan cara lain," ujarnya.

Respons warganet tersebut mencerminkan beragam pandangan dan kekhawatiran terkait implikasi dari aturan baru Tapera yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Sebelumnya, masyarakat, terutama para pekerja, tengah ramai membahas tentang perubahan aturan terkait kewajiban iuran untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024. 

Aturan tersebut menyebutkan bahwa sekarang akan ada pemotongan sebesar 3% dari gaji para pekerja, termasuk ASN, TNI-Polri, pegawai BUMN, dan pekerja swasta, untuk disimpan dalam Tapera. 

Sebelumnya, aturan mengenai iuran Tapera untuk peserta pekerja dari berbagai lembaga diatur secara terpisah oleh instansi masing-masing, seperti Menteri BUMN, Pemerintah Daerah, dan lainnya. Namun, dengan adanya perubahan ini, semua iuran tersebut akan diatur secara terpusat oleh pemerintah pusat.