Di Indonesia Ternyata Baru 59,5% Keluarga Punya Rumah Layak Huni! Ini Datanya.

AKURAT.CO Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian PUPR, Fitrah Nur menyampaikan bahwa pihaknya akan terus melakukan berbagai inovasi dan upaya dalam mengatasi kekurangan perumahan serta mendorong lebih banyak masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah layak huni.

Seperti yang diketahui, lanjutnya, Pemenuhan akan kebutuhan tempat tinggal masih menjadi salah satu masalah di negara ini, ditambah lagi harga properti yang kian melambung tinggi akibat sempitnya lahan di daerah perkotaan yang notabene masih menjadi tempat utama masyarakat dalam mencari nafkah.

"OIeh karena itu kita akan terus mengatasi kekurangan perumahan dan mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah layak huni," ucapnya pada saat webinar Katadata : Rumah Untuk Semua di Jakarta, Senin (15/8/2022).

Lebih lanjut dirinya menyampaikan bahwa sektor MBR informal ini dapat dipetakan lebih rinci, pasti akan lebih mudah menjangkau mereka dalam pembiayaan KPR oleh perbankan.

"Kita ambil contoh petani bisa masuk dalam kategori MBR informal karena tidak memiliki slip gaji, namun sebenarnya kemampuan bayar mereka cukup tinggi, jadi mungkin solusi yang tepat adalah pemetaan sektor MBR informal untuk selanjutnya dijadikan Grand Design Perumahan Segmen MBR Informal,” ucapnya.

Lebih rinci, Fitrah Nur menjelaskan bahwa berdasarkan data yang sudah diolah oleh Kementerian PUPR menyebutkan bahwa jumlah backlog kepemilikan rumah di Indonesia mencapai 12,75 juta unit.

"Itu baru dari Data kami ya, belum lagi data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020 lalu yang menyatakan bahwa baru 59,5% keluarga menghuni rumah yang layak, sementara sisanya adalah rumah tidak layak huni," paparnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, kami akan selalu memberikan terobosan terbaru agar masyarakat Indonesia terutama generasi muda bisa memiliki rumah salah satunya adalah melancarkan program sejuta rumah.Dimana kami Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyediakan bantuan rumah layak huni serta prasarana, sarana dan utilitas umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).