Akurat Logo

CORE Minta Pemerintah Kaji Ulang Target 70 Persen Manfaat Tambang untuk Negara

Lukman Nur Hakim Akurat.co | 17 November 2026, 17:08 WIB
CORE Minta Pemerintah Kaji Ulang Target 70 Persen Manfaat Tambang untuk Negara
Ilustrasi kegiatan pertambangan

AKURAT.CO Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai rencana pemerintah memastikan 70% manfaat dari kegiatan pertambangan dinikmati negara perlu didasarkan pada kajian yang kuat.

Pasalnya, penetapan porsi tersebut harus mempertimbangkan keseimbangan antara penerimaan negara dan daya tarik investasi. Faisal mengatakan, kebijakan tersebut pada dasarnya bertujuan memastikan pembagian manfaat (benefit sharing) yang seimbang antara investor dan negara.

"Tapi yang terutama adalah kenapa 70 persen? Karena ini yang akan, kan ini mestinya kan dasar kajiannya untuk keluar sampai angka itu kan harus rigid menurut saya,” kata Faisal kepada Akurat.co, Selasa (17/11/2026).

Baca Juga: KLH Apresiasi Langkah Dekarbonisasi MIND ID, Jadi Acuan Transformasi Industri Pertambangan

Faisal mengatakan, penentuan porsi manfaat negara harus memperhitungkan daya tarik investasi. Apabila bagian yang harus diserahkan kepada negara terlalu besar, investor berpotensi mengurangi minat untuk menanamkan modal.

Sebaliknya, jika porsi keuntungan investor terlalu besar, manfaat ekonomi yang diterima negara menjadi lebih kecil.

“Nah, berikutnya juga yang penting itu menurut saya yang perlu disorot, itu adalah masalah variasi antar jenis tambang yang berbeda-beda yang semestinya menurut saya ini gak sama rata. Kenapa? Karena penetapan angka itu menurut saya harus mengacu juga kepada sejauh mana kita punya bargaining position,” ujarnya.

Lebih lanjut, Faisal mencontohkan komoditas nikel. Indonesia memiliki porsi besar dalam cadangan maupun produksi nikel dunia sehingga mempunyai posisi tawar yang relatif kuat dalam negosiasi dengan investor.

Kondisi tersebut berbeda dengan komoditas tambang lain yang kontribusi Indonesia terhadap cadangan atau produksi globalnya relatif kecil. Dengan posisi tawar yang lebih terbatas, penerapan porsi manfaat negara yang sama seperti nikel berpotensi membuat investor mempertimbangkan negara lain sebagai tujuan investasi.

"Kalau itu diterapkan dengan angka yang sama tadi dengan nikel misalnya, ini akan menjadi bisa menurunkan daya bargaining position-nya jadi investor lebih prefer ke negara-negara lainyang mana negara-negara lain itu juga lebih banyak mungkin dari kita dari sisi sharing, dari sisi reserve-nya,” tutur Faisal.

Di sisi lain, Faisal mengingatkan pentingnya tata kelola kelembagaan apabila pemerintah menerapkan kebijakan peningkatan porsi manfaat negara melalui penguasaan saham atau perusahaan milik negara.

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.