Persiapan Nataru 2026/2027, Kemenhub Pantau Kesiapan 40 Pelabuhan

AKURAT.CO Kementerian Perhubungan (Kememhub) melakukan persiapan di pelabuhan jelang Angkutan Laut Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
Kesiapan kapal dan optimalisasi rute pelayaran tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak didukung fasilitas pelabuhan serta sistem pelayanan yang memadai.
Oleh karena itu, kesiapan pelabuhan menjadi salah satu aspek penting yang harus dipastikan menjelang pelaksanaan Angkutan Laut Nataru.
“Seluruh unsur terkait harus bekerja secara terpadu untuk memastikan proses embarkasi dan debarkasi penumpang berjalan aman, tertib, lancar, dan nyaman,” kata Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Samsuddin dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).
Baca Juga: Kemenhub Hadirkan Motis dan Diskon Tiket Kereta untuk Angkutan Nataru 2026/2027
Samsuddin menyampaikan bahwa penyelenggaraan Angkutan Nataru merupakan agenda nasional yang membutuhkan kesiapan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dalam memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pelabuhan di seluruh Indonesia.
Untuk menghadapi Nataru 2026/2027, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kepelabuhanan telah mengidentifikasi 40 lokasi pelabuhan yang menjadi fokus monitoring dan evaluasi kesiapan fasilitas.
“Pada penyelenggaraan Nataru 2025/2026, angkutan laut telah melayani sekitar 1,24 juta penumpang. Tingginya mobilitas masyarakat tersebut harus menjadi perhatian kita bersama, terutama dalam mengantisipasi berbagai kendala yang berpotensi mengganggu kelancaran pelayanan di pelabuhan,” jelasnya.
Baca Juga: Jelang Nataru 2026, Kemenhub Periksa 2.140 Kapal Laut
Samsuddin juga mengapresiasi Direktorat Kepelabuhanan yang telah menginisiasi dan mengoordinasikan rapat khusus untuk mengevaluasi kesiapan sarana dan prasarana pelabuhan di seluruh Indonesia.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi fasilitas sekaligus mengidentifikasi kebutuhan penanganan sebelum periode Angkutan Nataru dimulai.
“Saya mengharapkan seluruh KSOP dan UPP dapat memastikan evaluasi dilaksanakan secara cermat dan berdasarkan kondisi riil di lapangan. Setiap kekurangan harus diidentifikasi sejak dini agar dapat segera ditindaklanjuti dan tidak menjadi kendala saat pelayanan kepada masyarakat berlangsung,” tutur Samsuddin.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Hotman Paris Bongkar Kejanggalan Putusan MK soal Ijazah Gibran: Tidak Berwenang, Kok Bahas Substansi?
- 2KDM dan Pramono Anung Sambangi Istana Pakai Dasi Biru di Tengah Kabar Gibran Mundur, Ada Apa?
- 3Jika Gibran Mundur dari Wapres, Inilah 8 Fasilitas Negara yang Akan Tetap Didapatkan
- 4Moto3 Qatar: Hiroshi Aoyama Puji Manajemen Ban Veda Ega Pratama di Lusail
- 5Jorge Lorenzo: Jika Marc Marquez Raih Gelar Kesepuluh, Rossi Bukan 'GOAT'
- 6Cek BSU November 2026 Pakai NIK KTP, Benarkah Bantuan Rp900 Ribu Sudah Cair?
- 7Gerakan Indonesia Baru Jadikan Sekretariat Wapres Posko Perlawanan Politik
- 8Prancis Peringatkan Jerman: Rencana Kembangkan Rudal Jarak Jauh Bisa Picu Perang Nuklir dengan Rusia
- 9Budi Arie: Mas Gibran Sudah Mengundurkan Diri
- 10Dugaan Makar Diusut, Kepala Bakom: Prabowo Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu








