BP Lepas Saham SPBU di Indonesia, AKR Kini Kuasai 100 Persen APR

AKURAT.CO PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) mengakuisisi 11.444.565 saham PT APR yang sebelumnya dimiliki Perusahaan migas asal Inggris, BP.

Saham tersebut mewakili 49,9% dari modal ditempatkan dan disetor APR, dengan nilai transaksi mencapai USD14,22 juta.

Berdasarkan keterbukaan informasi pada laman Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dikutip, Selasa (10/11/2026) pembelian saham tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh PT Anugerah Krida Retailindo (AKRIDA) dan PT Andahanesa Abadi (ADH).

Baca Juga: Susul BP AKR, SPBU Vivo Temuai Kesepakatan dengan Pertamina Patra Niaga Soal Pembelian BBM

“AKRIDA dan ADH membeli secara bersama-sama 11.444.565 saham APR milik BP, yang mewakili 49,9% dari modal ditempatkan dan disetor di APR, dengan harga pembelian saham sebesar USD 14.221.500,” tulis keterbukaan informasi tersebut.

Setelah transaksi rampung, seluruh saham APR akan dimiliki oleh Grup Perseroan. Dengan demikian, porsi kepemilikan Grup Perseroan di APR meningkat dari sebelumnya 50,1% menjadi 100%.

Sehingga, kepemilikan pengelola bisnis stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) BP di Indonesia bakal berada dibawah AKR.

Manajemen AKR menjelaskan, transaksi tersebut bertujuan merealisasikan kesepakatan divestasi BP atas 49,9% kepemilikannya di APR. Langkah ini merupakan bagian dari strategi BP untuk menyederhanakan portofolio bisnisnya.

Baca Juga: Susul BP AKR, SPBU Vivo Segera Terisi, Shell Masih Negosiasi

Bagi Grup Perseroan, penyelesaian transaksi tersebut akan memperkuat kendali kepemilikan atas APR melalui peningkatan porsi saham menjadi sepenuhnya dimiliki grup.

“Transaksi ini tidak menimbulkan dampak negatif yang material terhadap kegiatan operasional, aspek hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha Perseroan,” tulis manajeman dalam keterbukaan informasi.

Perseroan juga menyampaikan bahwa transaksi tersebut bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020, serta bukan transaksi afiliasi maupun transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020.