Percepatan Peremajaan Sawit Rakyat Jadi Kunci Jaga Produktivitas Industri Sawit

AKURAT.CO Percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dinilai menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan industri sawit nasional.

Untuk itu, percepatan program tersebut perlu didukung kebijakan afirmatif yang tepat sasaran.

Kepala Pusat Studi Sawit IPB University, Prof Budi Mulyanto, mengatakan, percepatan PSR diperlukan mengingat banyak perkebunan kelapa sawit rakyat telah memasuki usia tua dan mengalami penurunan produktivitas.

Tanaman sawit berusia 25 tahun atau lebih dinilai berpotensi memengaruhi ketersediaan bahan baku bagi industri kelapa sawit nasional.

Budi menegaskan, keterbatasan bahan baku dapat berdampak terhadap program hilirisasi kelapa sawit.

Menurutnya, pengembangan industri hilir harus berjalan selaras dengan penguatan sektor hulu.

“Peremajaan sawit ini sangat penting. Saat ini hampir 50 persen sawit Indonesia itu merupakan sawit rakyat dan sebagian besar tanaman sudah tua. Kalau tidak diremajakan maka bagaimana kita bicara program hilirisasi? Karena produksi menentukan hilirisasi,” kata Budi, Sabtu (15/8/2026).

Guru Besar IPB University tersebut menjelaskan, salah satu cara mendorong percepatan PSR adalah melalui pendekatan afirmatif.

Kebijakan tersebut diharapkan memberikan perlakuan khusus atau kemudahan bagi petani rakyat, terutama dalam menghadapi kendala administratif dan legalitas lahan.

“Percepatan program peremajaan sawit rakyat membutuhkan kebijakan afirmatif terkait dengan masalah legalitas lahan. Kebijakan afirmatif tersebut harus berbasiskan pada prinsip kepastian, kemanfaatan, dan keadilan,” paparnya.

Budi juga menilai kinerja Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dalam pelaksanaan PSR cukup baik.

Penilaian tersebut mencakup manfaat program bagi petani rakyat, keberlanjutan lingkungan, hingga kelangsungan industri sawit nasional.

Ia menambahkan, penyaluran dana dukungan BPDP untuk pelaksanaan peremajaan sawit rakyat juga telah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang bertanggung jawab.

“Dalam memberikan dukungan pendanaan Program PSR, BPDP sudah sangat prudent. Prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh BPDP itu sangat penting,” tegasnya.

Baca Juga: PANI Raih Popular PR Persons Awards 2026, Komunikasi Transparan Jadi Kunci Jaga Kepercayaan Publik

Petani Minta Kemudahan Persyaratan

Head of International Relation Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP APKASINDO), Djono Albar Burhan, mengakui Program PSR yang dilaksanakan BPDP telah memberikan manfaat bagi petani dalam meningkatkan produktivitas perkebunan sawit rakyat.

Menurut Djono, PSR menjadi momentum bagi petani untuk melakukan regenerasi tanaman sekaligus meningkatkan produksi melalui penggunaan benih atau bibit bersertifikat dan penerapan tata kelola perkebunan yang lebih baik.

“Tentunya kita petani sawit sangat terbantu dengan program peremajaan. Di tengah produktivitas yang menurun saat umur tanaman sawit sudah di atas 25 tahun dan juga produktivitas di bawah 10 ton per hektare per tahun, peremajaan menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan produktivitas,” paparnya.

Djono berharap pemerintah memberikan kemudahan bagi petani rakyat dalam memenuhi persyaratan PSR.

Menurutnya, kemudahan tersebut dapat mendorong percepatan pelaksanaan program peremajaan sawit di berbagai daerah.

Ia juga mendorong kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, untuk memudahkan petani mengikuti program PSR.

Selain itu, kepastian berusaha bagi petani, khususnya terkait legalitas lahan, dinilai perlu diperkuat.

“Perlu ada kepastian berusaha bagi para petani sawit karena saat ini masih ada isu-isu terkait dengan legalitas lahan,” pungkasnya.