El Nino Mengintai, Ekonom UI Ingatkan Risiko ke Pertumbuhan Ekonomi Nasional

AKURAT.CO Sejarah mencatat bahwa runtuhnya perekonomian Indonesia pada krisis 1997–1998 tidak hanya dipicu oleh ambruknya nilai tukar, melainkan akibat hantaman telak fenomena El Nino di sektor pertanian.

Dampak historis inilah yang kembali diingatkan oleh Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia, Mohamad Ikhsan memperingatkan bahwa tanpa kesiapan teknokrasi yang matang dalam menghadapi guncangan iklim dan keterbatasan pasokan listrik saat ini, Indonesia berisiko menghadapi tekanan serupa di masa depan.

Lebih lanjut Ikhsan menjelaskan secara probabilitas, fenomena El Nino hampir pasti terjadi dalam siklus iklim global dan memiliki dampak langsung terhadap sektor pangan, inflasi, hingga stabilitas ekonomi rumah tangga.

“Kalau El Nino terjadi, tanah makin kering, produksi pangan bisa terganggu. Ini dampaknya langsung ke harga dan kesejahteraan,” ujar Ikhsan dalam sebuah diskusi SMRC dengan judul "KONDISI EKONOMI DAN DEMOKRASI INDONESIA" di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Baca Juga: Kementan Tanam Padi di Lamongan Seluas 740 Hektare Jelang Puncak El Nino Godzilla

Tidak hanya itu saja, Ikhsan juga menyinggung pengalaman pada krisis 1997–1998, ketika El Nino disebut menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk kondisi ekonomi Indonesia selain krisis nilai tukar.

Menurutnya, lonjakan harga pangan pada saat itu berkontribusi besar terhadap peningkatan angka kemiskinan, bahkan lebih besar dibandingkan dampak langsung krisis keuangan.

“Waktu 1997 itu, kemiskinan naik bukan cuma karena krisis finansial, tapi karena El Nino yang menghancurkan produksi pertanian,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Ikhsan menilai kondisi ini menunjukkan pentingnya kesiapan risk management pemerintah dalam menghadapi potensi guncangan eksternal, terutama di sektor pangan dan lingkungan.

Namun, ia menilai saat ini kebijakan yang diambil masih belum sepenuhnya mengarah pada mitigasi risiko jangka panjang. Salah satunya terkait kebijakan pangan yang dinilai masih bersifat reaktif.

“Ada kecenderungan retorika anti-impor, padahal dalam kondisi tertentu justru kita butuh fleksibilitas untuk menjaga kesejahteraan,” katanya.

Selain sektor pangan, Ikhsan juga menyoroti potensi krisis di sektor energi, khususnya listrik. Ia memaparkan bahwa kebutuhan listrik akan terus meningkat seiring perkembangan ekonomi digital dan teknologi seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence) serta data center.

Baca Juga: Kekeringan hingga Kebakaran Akibat El Nino Menghantui, BPBD Jakarta Siapkan Langkah Mitigasi

Namun, ia menilai Indonesia masih menghadapi tantangan dalam penyediaan kapasitas pembangkit listrik yang memadai.

“Sekarang listrik mulai burnout. Padahal tanpa listrik, pertumbuhan ekonomi juga akan sangat terbatas,” ujarnya.

Ia memperingatkan bahwa keterlambatan investasi di sektor energi dapat menjadi bottleneck pertumbuhan ekonomi ke depan, bahkan untuk mencapai target pertumbuhan yang lebih tinggi.

“Kalau listrik tidak tersedia, bahkan pertumbuhan ekonomi tiga persen saja bisa sulit,” kata Ikhsan.

Inilah perlunya kesiapan teknokrasi dalam membaca risiko jangka panjang, tambahnya, termasuk dalam perencanaan energi dan pangan nasional.

Sebab kebijakan ekonomi tidak boleh hanya berfokus pada target jangka pendek tanpa mempertimbangkan risiko struktural.

“Pertanyaannya adalah apakah kita benar-benar sudah siap secara teknokrasi menghadapi risiko ini,” ujarnya.