WFH ASN Resmi Setiap Jumat, Danantara Pastikan Layanan Publik Tetap Normal

AKURAT.CO Pemerintah resmi menggulirkan transformasi budaya kerja nasional dengan salah satu kebijakan utama berupa work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) satu hari per pekan.

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara memastikan langkah ini tidak akan mengganggu pelayanan publik maupun produktivitas perusahaan negara.

Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa seluruh BUMN di bawah koordinasinya akan tetap menjaga kualitas layanan.

Baca Juga: Seskab Teddy: Prabowo–Ray Dalio Bahas Penguatan Danantara sebagai Motor Ekonomi RI

“Kami juga segera menindaklanjuti terhadap Badan Usaha Milik Negara yang berada di bawah naungan kami, tapi dengan tetap menjunjung tinggi produktivitas dan juga pelayanan publik itu tetap akan berjalan seperti biasa,” ujar Rosan dalam konferensi pers secara daring, Selasa (31/3/2026) malam.

Dirinya menambahkan, transformasi ini justru diarahkan untuk meningkatkan efisiensi operasional tanpa mengorbankan output layanan.

“Tetapi kami akan lebih meningkatkan dan lebih efisiensi dengan tetap menjunjung tinggi produktivitas,” katanya.

Dari sisi kebijakan makro, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan pemerintah menetapkan delapan butir transformasi budaya kerja nasional.

Kebijakan ini mencakup penerapan WFH ASN setiap Jumat, pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50%, serta pengurangan perjalanan dinas baik domestik maupun internasional.

Menurut Airlangga, langkah ini diambil untuk merespons dinamika global sekaligus menjaga stabilitas ekonomi domestik.

“Situasi ini bukanlah hambatan, melainkan momentum bagi kita untuk melakukan akselerasi perubahan perilaku yang modern dan efisien,” ujarnya.

Baca Juga: Satu Tahun Danantara Bangun Fondasi untuk Masa Depan Generasi Indonesia, Bank Mandiri Perkuat Pemerataan Pendidikan Nasional

Secara data, kebijakan efisiensi ini selaras dengan upaya pengendalian belanja negara dan peningkatan produktivitas birokrasi.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan dalam APBN 2025, belanja pegawai dan barang masih menjadi komponen signifikan dalam struktur belanja pemerintah pusat.

Efisiensi perjalanan dinas dan operasional dinilai dapat menekan pengeluaran tanpa mengganggu layanan inti.

Selain itu, pemerintah memastikan sektor-sektor strategis tetap berjalan normal. Layanan publik, kesehatan, keamanan, serta sektor energi, pangan, transportasi, dan keuangan dikecualikan dari kebijakan WFH.

Artinya, aktivitas yang berdampak langsung pada masyarakat tetap berlangsung penuh.

Dalam konteks historis, kebijakan kerja fleksibel bukan hal baru. Model WFH sempat diterapkan secara masif saat pandemi COVID-19 pada 2020–2022, yang mendorong percepatan digitalisasi layanan publik dan operasional perusahaan.

Evaluasi pemerintah menunjukkan sebagian sektor mampu mempertahankan produktivitas bahkan dengan skema kerja hybrid.

Dampak kebijakan ini terhadap publik diperkirakan akan terasa pada perubahan pola mobilitas harian. Pembatasan kendaraan dinas hingga 50% dan pengurangan perjalanan dinas berpotensi menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) serta kemacetan di kota-kota besar.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan efisiensi energi dan memaksimalkan penggunaan transportasi publik.

Bagi pelaku usaha, kebijakan ini memberi sinyal kuat bahwa efisiensi menjadi agenda utama pemerintah di tengah ketidakpastian global.

Sektor swasta didorong menyesuaikan kebijakan kerja secara fleksibel sesuai karakteristik industri masing-masing, tanpa mengorbankan produktivitas.

Pemerintah menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap stabil. Airlangga menyebut ketersediaan energi, termasuk stok BBM, dalam kondisi aman, sementara stabilitas fiskal tetap terjaga.

Hal ini menjadi dasar agar masyarakat tidak perlu khawatir dan tetap menjalankan aktivitas ekonomi seperti biasa.