Pemerintah Siapkan Relaksasi Aturan untuk Koperasi Desa dan Masjid

AKURAT.CO Pemerintah menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat koperasi desa dan koperasi berbasis masjid sebagai bagian dari kebijakan nasional penguatan ekonomi kerakyatan.

Langkah ini termasuk relaksasi sejumlah regulasi yang selama ini dinilai menghambat pertumbuhan koperasi di tingkat akar rumput.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono mengatakan, pemerintah ingin mengembalikan arah ekonomi Indonesia ke semangat gotong royong dan kemandirian.

“Kami tengah menyiapkan berbagai kebijakan yang memudahkan pendirian dan pengelolaan koperasi desa maupun koperasi masjid,” ujar Ferry dalam Rapat Kerja Nasional II Majelis Tabligh PP Muhammadiyah di Kota Batu, Jawa Timur.

Baca Juga: Menkop Ferry: Skema Rp3 Miliar per Kopdes Jadi Motor Ekonomi Baru di Desa

Ia menjelaskan, koperasi desa dan masjid memiliki potensi besar dalam memperkuat ekonomi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha mikro. Dengan manajemen yang transparan dan sesuai prinsip syariah, koperasi dapat menjadi sarana pemerataan kesejahteraan.

“Koperasi masjid bisa menjadi jembatan keuangan bagi jamaah kecil yang kesulitan akses modal. Sementara koperasi desa dapat memperkuat rantai pasok dan menggerakkan UMKM di daerah,” katanya.

Pemerintah juga mengaitkan inisiatif ini dengan program prioritas nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program ini dirancang untuk menumbuhkan koperasi yang inklusif, berkeadilan, dan memberdayakan masyarakat desa.

“Kami ingin koperasi menjadi solusi konkret terhadap kesenjangan ekonomi dan menjadi alat penggerak kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” tutur Ferry.

Baca Juga: Menkop Percepat Pembangunan 5.000 Kopdes Merah Putih, Target Maret 2026 Rampung

Menurutnya, sinergi antara pemerintah, organisasi keagamaan, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini. Dengan dukungan regulasi yang adaptif dan semangat kolektif, koperasi diharapkan tumbuh sebagai tulang punggung ekonomi bangsa.