Bahlil: Pengelolaan Sumur Rakyat Bukan untuk Perusahaan Besar

AKURAT.CO Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyebut 30.000 sumur rakyat yang terdeteksi nantinya akan dikelola oleh Koperasi hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Bahlil menuturkan, terkait mekanisme pengelolaan sumur-sumur yang layak akan dikelola melalui skema kerja sama, tetapi tidak secara langsung dengan perusahaan besar.

Sebaliknya, pengelolaan akan diberikan kepada koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang memenuhi syarat.

Baca Juga: 30 Ribu Sumur Rakyat Terdeteksi, Bahlil: Paling Banyak di Sumatera

“Jadi bukan asal dikerjasamakan. Pengelolaan akan dilakukan oleh koperasi, BUMD, dan UMK,” kata Bahlil di Kementerian ESDM dikutip, Rabu (30/7/2025).

Meski dikelola oleh BUMD hingga koperasi, Bahlil menyebut pihaknya akan memilih koperasi yang sehat dan bukan koperasi abal-abal.

Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut Pertamina tetap akan menampung minyak mentah hasil eksplorasi sumur rakyat.

“Ketika produksinya sudah ada dari sumur-sumur masyarakat maka Pertamina sebagai offtaker dan harganya antara 70 persen dari ICP sampai 80 persen,” ucapnya.

Adapun, Bahlil menyampaikan ada beberapa provinsi yang memiliki sumur sumur rakyat dan sedang dilakukan pengecekan kembali oleh Kementerian ESDM.

Namun, Bahlil menyebut mayoritas sumur tersebut berada di Sumatra Selatan, Jambi, Sumatra Utara, hingga Jawa Tengah.

“Sumatera, Sumatera Selatan, Jambi juga banyak ya, Sumsel, Jambi, banyak juga di Sumut kemudian di Jawa Tengah,” ujar Bahlil.

Sebagaimana diketahui, pemerintah terus memperkuat fondasi ketahanan energi nasional melalui optimalisasi sumber daya yang sudah ada.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi melalui peningkatan produksi minyak dan gas bumi dari sumur tua dan sumur rakyat.

Baca Juga: Kementerian ESDM Jaring Masukan Pakar Soal LPG Satu Harga

"Agar lifting (minyak) kita bisa naik, masyarakat kerja tidak dengan was-was. Tidak ada lagi oknum-oknum yang menakuti mereka, dijual ke Pertamina dengan harga yang baik, dan bisa melahirkan lapangan pekerjaan," jelas Bahlil ketika meninjau sumur migas Ledok, salah satu lapangan migas tua di wilayah kerja Pertamina EP Cepu di Blora, Jawa Tengah, Kamis (17/7/2025) lalu.

Istilah sumur tua sendiri mengacu pada sumur minyak bumi yang dibor sebelum tahun 1970, pernah berproduksi, dan saat ini tidak lagi diusahakan oleh kontraktor aktif, sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua.

Penerapan skema ini diperkuat melalui Permen ESDM No. 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

Regulasi ini membuka ruang bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) turut berperan dalam mengelola sumur-sumur marginal dengan tetap menjunjung prinsip keselamatan, keberlanjutan, dan tata kelola yang baik.