Efisiensi BUMN: Konsumsi Listrik Turun 18 Persen, Erick Dorong Kantor Ramah Lingkungan

AKURAT.CO Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengungkapkan program efisiensi membuat konsumsi listrik Kementerian BUMN turun 18%.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto memang memerintahkan kementerian/lembaga dan kepala daerah untuk melakukan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Inpres tersebut diteken oleh Prabowo pada 22 Januari 2025.

Awalnya Erick menuturkan, Kantor Kementerian BUMN saat ini sudah menggunakan lampu LED yang dilengkapi sensor gerakan (motion sensor). Katanya, lampu itu akan menyala ketika mendeteksi gerakan di sekitarnya dan mati setelah beberapa waktu tanpa aktivitas.

Baca Juga: Danantara Kebut Merger BUMN Karya Jadi 3 Perusahaan Tahun Ini

"Di kantor kita sudah ada LED dengan sensor gerak. Jadi kadang-kadang lagi meeting, tiba-tiba di sana mati. Hal-hal ini ya mungkin kadang-kadang mengganggu buat kita yang sedang meeting. Tapi itu bagian dari efisiensi," jelas Erick dalam acara Green Impact Festival di Djakarta Theater, Kamis (24/7/2025).

Menurutnya, dengan efisiensi yang dilakukan itu maka operasional Kementerian BUMN berhasil menghemat konsumsi listrik hingga 18 persen.

"Kalau lihat dari impact-nya, kebetulan ini kan efisiensi budget juga di pemerintah, itu konsumsi listrik yang ada di kantor kami turun 18 persen," imbuhnya.

Erick menambahkan, selain dari sisi penggunaan listrik, Kementerian BUMN juga melakukan efisiensi dari penggunaan kertas atau paperless. Aktivitas proses kerja maupun administrasi diupayakan dilakukan secara digital sehingga menekan konsumsi kertas.

Ia menekankan, hal ini sekaligus menjadi upaya Kementerian BUMN untuk mendukung green movement guna menjaga lingkungan yang lebih bersih. Tak hanya mengurangi konsumsi listrik dan kertas, pihaknya juga mendorong penerapan bebas dari botol plastik di Kementerian BUMN.

Kemudian melakukan pula audit penggunaan energi Gedung Kementerian BUM melalui internal carbon pricing (ICP), yakni pemberian nilai pada setiap ton emisi karbon (CO₂) yang dihasilkan dari operasional kementerian.

Baca Juga: Erick Thohir: Danantara Adalah Bayi Ajaib, Siap Lari Kencang Dukung BUMN

"Hal-hal ini kecil kebijakannya, tapi ini juga jadi movement kita harapkan. Kita juga coba menghemat bagaimana kita traveling pun, kita coba hitung berapa cost carbon yang kita keluarkan. Nah memang annoying (menggangu) buat sebagian tim saya. Tapi ini komitmen," pungkas Erick.