Bahlil Murka soal Data Desa Belum Berlistrik, PLN dan Dirjen ESDM Kena Damprat!

AKURAT.CO Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memarahi para pembantunya, yakni Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (Dirjen Gatrik), Jisman P Hutajulu saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XII DPR RI.

Amarah itu dilontarkan Bahlil ketika dirinya sedang memaparkan target-target swasembada energi, salah satunya terkait jumlah desa yang belum dan harus mendapatkan aliran listrik PLN dalam lima tahun ke depan.

Awalnya Bahlil menyebutkan, jumlah desa itu sekitar 5.600. Namun ternyata, berdasarkan laporan terbaru dari Dirjen Gatrik Jisman saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI pada Senin (30/6/2025) Bahlil baru mengetahui bahwa masih ada 10.068 desa yang belum berlistrik atau masih menerima pasokan listrik secara terbatas.

Baca Juga: ESDM: Sumur Minyak Rakyat Untuk Basmi Pengeboran Ilegal

Oleh sebab itu, Bahlil pun murka dan mendamprat Dirjen Gatrik Jisman dihadapan Komisi XII DPR RI. Tak hanya Jisman, Bahlil juga mendamprat Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo yang juga tidak melapor terkait hal tersebut.

"Dan dalam hitungan kami ada sekitar 5.600 desa yang harus kita lakukan tapi tadi saya dapat laporan katanya PLN 10.000 desa ya. Oh 10.000? Ini tambah 10.000. Ini nggak tahu Dirjen saya nggak benar atau Dirut PLN nya yang nggak benar," jelas Bahlil dalam Raker yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (2/7/2025).

Tak sampai disitu, Bahlil pun membentak hingga meminta keduanya untuk menemuinya setelah rapat selesai.

"Kalian abis ini ketemu sama saya ya, kurang ajar kalian ini. Masih mau jadi Dirjen kau? Ini direksi PLN kelihatannya baru juga jadi materinya baru, padahal dirutnya cuma satu gitu, nggak berubah-ubah," tegas Bahlil.

Lebih lanjut Bahlil menekankan bahwa pada prinsipnya, Presiden Prabowo meminta pihaknya untuk dapat menghitung jumlah desa yang belum ada listrik untuk dapat menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Baca Juga: ESDM Beberkan Kriteria UMKM Pengelola Sumur Minyak Rakyat, Modal Minimal Rp5 Miliar

"Dan desa-desa yang belum ada jaringannya itu tidak perlu menarik jaringan dari Ibu Kota kabupaten atau kecamatan tapi kalau dia mempergunakan PLTS maka jaringan lokal aja yang kita pakai," terangnya.

Dalam kesempatan ini, Bahlil pun mengaku dirinya telah menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa ia termasuk salah satu anggota kabinet yang lahir dan besar di desa tanpa akses listrik.

Dijelaskannya, sejak sekolah dasar, ia tidak pernah merasakan penerangan dari listrik. Pasalnya, kehidupan masyarakat di kampung saat itu sangat terbatas. Mereka hanya mengandalkan lampu pelita sederhana untuk penerangan. Sementara petromak hanya digunakan orang berada.

"Saya sudah lapor kepada Bapak Presiden, Bapak Presiden mungkin dari sekian menteri di anggota kabinet Bapak ini mungkin salah satu menteri yang lahir di desa dan cuma pakai lampu pelita itu saya. Saya SD sampai SD nggak ada listrik," terangnya.

Oleh karena itu, Bahlil menekankan bahwa berdasarkan arahan dan visi Prabowo, program swasembada energi perlu diarahkan hingga ke tingkat desa. Menurutnya, penting untuk menghadirkan akses energi yang merata hingga pelosok.

"Nah saya sampaikan kepada Bapak Presiden atas arahan dan visi Bapak Presiden tentang swasembada energi jadi energi ini harus juga diletakkan di desa-desa," imbuhnya.

Terakhir, Bahlil juga menegaskan bahwa listrik desa merupakan keharusan dan tanggung jawab negara karena hak dasar warga. "Sesuai arahan Bapak Presiden agar di desa-desa yang belum ada listrik segera kita pasang, kita akan lakukan ini secara bertahap sampai tahun 2029 selesai," tutup Bahlil.