Anies Mau Gratiskan PBB Lembaga Pendidikan Swasta, Pengamat: Awas Modus Penguasaan Lahan Negara

AKURAT.CO Pengamat menilai ide calon presiden Anies Baswedan soal pembebasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) lembaga pendidikan swasta merupakan itikad baik yang perlu didukung. Namun ide ini harus didetailkan agar tidak dijadikan celah bagi swasta yang ingin menguasai lahan negara.

Praktisi Pajak sekaligus CEO Pajakind, Arif Rohman mengatakan lembaga pendidikan seperti sekolah dan kampus yang dimiliki swasta tidak hanya oleh yayasan "terbuka" semacam NU dan Muhammadiyah semata, melainkan juga dimiliki oleh yayasan "privat" atau keluarga.

Lalu masih ada lembaga pendidikan swasta seperti JIS, Labschool, Tarakanita, Pangudi Luhur, Gonzaga, Global Islamic School, Al Azhar yang juga termasuk dimiliki lembaga privat atau swasta.

Baca Juga: Sri Mulyani: Aset Negara Jangan Sekadar Koleksi, Optimalkan

"Setuju untuk pembebasan PBB yayasan terbuka maupun privat. Tapi untuk penggunaan lahan harus hati-hati betul jangan sampai jadi modus penguasaan lahan apalagi ke yayasan yang sifatnya privat," kata Arif kepada Akurat.co, Rabu (22/11/2023).

Ditambahkan, ide Anies pada prinsipnya baik sehingga perlu direspons dengan baik karena sesuai dengan salah satu tujuan bernegara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menekan biaya pendidikan.

Idenya juga beririsan dengan pernyataan Menkeu Sri Mulyani yang menyebutkan bahwa aset negara termasuk lahan harus dioptimalkan ketimbang menganggur begitu saja apalagi jika tidak memberikan nilai tembah ekonomi, misalnya terletak di kawasan yang remote atau tidak terlalu komersial.

"Aset negara tidak hanya sekadar sebagai koleksi yang ada di dalam neraca keuangan, namun juga sebagai aset yang mampu menciptakan nilai tambah di dalam perekonomian," kata Menkeu di sela acara Anugerah Reksa Bandha.

Sebelumnya dalam Dialog Terbuka yang diselenggarakan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, di Surakarta, Jawa Tengah, Anies menilai ke depan sekolah dan universitas swasta harus dibebaskan dari PBB atas tanah mereka, atau harus nol rupiah. 

Alasannya, tanpa sekolah swasta pemerintah tak akan cukup menyekolahkan anak-anak Indonesia. Dengan kata lain, pembebasan PBB merupakan cara negara membayar balik ke mereka.

"Jadi kami ke depan ingin tanah-tanah negara bisa dimanfaatkan oleh swasta selama itu digunakan untuk pendidikan, kesehatan dan kegiatan sosial," kata Anies.

Ide sejenis sebelumnya pernah dilontarkan Anies saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saat itu, Anies menelurkan program rumah DP nol rupiah sebagai salah satu program unggulannya.