Dapat Anggaran Rp6,039 Triliun di 2026, Kemenhut Fokus Akselerasi Kehutanan Berkelanjutan

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni menegaskan, alokasi anggaran ini mencakup perlindungan hutan sebagai paru-paru dunia sekaligus pengatur tata air. 

 

"Program rehabilitasi hutan dan pengendalian kebakaran juga masuk ke dalam prioritas utama, mengingat besarnya ancaman deforestasi dan perubahan iklim," ujarnya dalam keterangannya, Minggu (7/9/2025). 

 

Selain perlindungan, pemerintah juga mendorong penguasaan hutan yang berkeadilan. Akses kelola akan diberikan kepada masyarakat melalui berbagai skema perhutanan sosial.

 

 

Di sisi lain, penertiban izin pemanfaatan kawasan hutan tetap dijalankan guna memastikan pengelolaan berjalan sesuai aturan.

 

Kemenhut turut mengembangkan pemanfaatan hutan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi.

 

Program agroforestry, multi usaha kehutanan, hingga hilirisasi produk hutan akan diperluas agar mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar kawasan hutan.

 

Sebagai bagian dari pembaruan tata kelola, kementerian akan mengimplementasikan One Map Policy guna mengurangi konflik lahan. Selain itu, digitalisasi layanan kehutanan juga menjadi agenda penting agar pengelolaan sektor ini lebih transparan, cepat, dan modern.

 

Dengan anggaran yang ditetapkan, Kemenhut memperkirakan dapat mendorong serapan investasi hingga Rp21 triliun.

 

Program tersebut diharapkan mampu membuka lebih dari 400 ribu lapangan kerja baru sekaligus menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 15 persen dari sektor kehutanan.

 

Alokasi Rp6,039 triliun ini lebih tinggi Rp1,105 triliun dibandingkan pagu indikatif sebelumnya. Kenaikan tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp628,8 miliar dan belanja non-operasional sebesar Rp477,1 miliar.

 

Tambahan anggaran juga diprioritaskan untuk mendukung sejumlah program strategis, antara lain pengembangan agroforestry sesuai Perpres 12/2025, penertiban kawasan hutan dan pemulihan ekosistem sesuai Perpres 5/2025, rehabilitasi hutan, serta operasi pemadaman kebakaran hutan.

 

Program pendidikan melalui SMK Kehutanan Negeri juga akan diperkuat guna mencetak sumber daya manusia yang berkompeten.

 

Seluruh hasil penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2026 akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk disinkronkan dengan kebijakan nasional. Proses ini menjadi langkah penting agar rencana pembangunan kehutanan sejalan dengan agenda pembangunan negara.

 

Sementara itu, Komisi IV DPR RI menekankan agar program Kemenhut tahun depan lebih menitikberatkan pada upaya pelestarian, perlindungan, dan pengamanan hutan.

 

Selain menjaga ekosistem, program juga diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan hutan berkelanjutan.