Wamen ESDM Sebut Sumur Rakyat Sumsel Berpotensi Gandeng Pertamina

AKURAT.CO Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut sumur minyak rakyat di wilayah Sumatera Selatan berpotensi menjajaki kerja sama perdana dengan PT Pertamina.

Adapun, kerja sama ini berbentuk pembelian minyak hasil dari sumur rakyat yang dilakukan oleh PT Pertamina.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, pihaknya sudah mengidentikasi kurang lebih 30.000 sumur minyak rakyat. Sumur tersebut diketahui berada di empat provinsi yaitu Sumatra Selatan, Jambi, Sumatra Utara, dan Jawa Tengah.

Dari keempat wilayah tersebut, kata Yuliot sumur minyak rakyat yang berada di Sumatera Selatan berpotensi bekerja sama lebih dulu dengan Pertamina.

“Ya, ini mungkin Sumatra Selatan lebih dulu (minyaknya diambil Pertamina),” kata Yuliot saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (8/8/2025).

Baca Juga: SKK Migas Sebut Potensi Produksi 100.000 Barel Minyak per Hari dari Sumur Rakyat

Diberitakan sebelumnya, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menyatakan kesiapannya untuk membeli minyak mentah dari sumur minyak rakyat.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Permen ESDM No. 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

Dimana pemerintah membuka ruang bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengelola sumur minyak rakyat.

Direktur Perencanaan Strategis, Portofolio, dan Komersial PT Pertamina Hulu Energi, Edi Karyanto mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan tim gabungan untuk mengidentifikasi sumur-sumur rakyat yang siap berproduksi.

“Tim gabungan nanti kalau sudah mengidentifikasi sumurnya, kami siap karena kami malah senang kok bisa menerima itu,” kata Edy kepada wartawan dikutip, Kamis (31/7/2025).

Adapun minyak yang dihasilkan dari sumur rakyat akan dibeli Pertamina dengan kisaran harga 70%-80% dari Indonesia Crude Price (ICP).

Menurut Edy, skema harga minyak mentah dari sumur 70% dari ICP itu sudah cukup ekonomi dan menguntungkan kedua belah pihak. “Ya win-win solution kan, karena kita juga bisa mereview fiscal term dan sebagainya gitu,” tambahnya.