E-Voting Pemilu Jadi Wacana, Mendagri Soroti Satu Risiko Besar!

AKURAT.CO Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menegaskan, penerapan e-voting dalam pemilu belum menjadi keputusan pemerintah.

Wacana tersebut masih perlu dikaji dan dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan pemilu.

Tito mengatakan pembahasan e-voting harus melibatkan pemerintah, DPR, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), hingga partai politik.

"Ya, ada wacana itu. Tapi itu harus dibicarakan pemerintah, DPR, KPU, Bawaslu, DKPP, ya. Partai-partai politik, apakah mereka setuju atau tidak dengan wacana e-voting," kata Tito usai rapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Menurut Tito, Indonesia perlu mempelajari pengalaman negara lain sebelum memutuskan penggunaan sistem pemungutan suara elektronik dalam pemilu nasional.

India menjadi salah satu negara yang dinilai dapat dijadikan bahan pembelajaran karena memiliki jumlah penduduk besar dan telah menerapkan e-voting.

"Boleh saja ada rencana, ada wacana untuk studi banding, misalnya di India. Dia kan juga sama negara besar, penduduknya banyak, tapi juga melakukan e-voting," ujarnya.

Tito menyebut e-voting bukan sepenuhnya hal baru di Indonesia. Sistem tersebut telah digunakan dalam sejumlah pemilihan kepala desa, meski penerapannya masih dalam skala terbatas.

"Sebetulnya e-voting juga dilaksanakan di Indonesia, sudah ada di beberapa tingkat desa, ya. Tapi dalam skala yang kecil. Nah, dari KPU pernah menyampaikan juga, setahu saya ada pro-kontra," katanya.

Di sisi lain, Tito mengakui e-voting memiliki sejumlah keunggulan, terutama dari sisi kecepatan dan efisiensi biaya.

Sistem elektronik juga memungkinkan pemilih memberikan suara tanpa harus datang langsung ke tempat pemungutan suara (TPS), jika mekanismenya memungkinkan.

"Keuntungan e-voting itu, kekuatannya adalah cepat dan biayanya pasti lebih murah. Karena orang bisa melakukan tanpa harus ke TPS, misalnya, dengan sistem online," jelasnya.

Namun, penerapan sistem elektronik juga memiliki risiko, terutama terkait keamanan siber. Tito menilai sistem pemungutan suara elektronik berpotensi menjadi sasaran peretasan atau gangguan terhadap sistem.

"Kelemahannya yang dikhawatirkan, di antaranya takut adanya hacking, kemudian ditembus sistemnya, e-voting-nya diganggu, misalnya," tuturnya.

Baca Juga: 22 Korban Selamat Kecelakaan KMP Virgo Transport 8 Kembali Dievakuasi