Hasan Nasbi ke Saiful Mujani: Jangan Ngaku Pejuang Demokrasi Kalau Tak Paham Esensinya

AKURAT.CO Mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (KSP), Hasan Nasbi, melontarkan kritik terhadap pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, terkait pernyataannya yang mengajak publik untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan Saiful dalam sebuah acara halal bihalal dan kemudian beredar luas di media sosial. Menanggapi hal itu, Hasan menilai Saiful tidak memahami esensi demokrasi.
“Mereka ingin menempuh jalan untuk berkuasa tanpa melalui proses demokrasi. Mengaku pejuang demokrasi, tapi tidak mau memahami esensinya,” ujar Hasan, dikutip dari akun Instagram @microphone.hasan.nasbi, Minggu (5/4/2026).
Menurut Hasan, sistem demokrasi di Indonesia telah menyediakan mekanisme sah untuk perebutan kekuasaan melalui pemilihan umum yang digelar setiap lima tahun sekali.
“Kalau ingin berkuasa, difasilitasi oleh demokrasi lewat pemilu. Kalau mengatasnamakan rakyat, juga harus dibuktikan dengan dukungan yang nyata dan terukur,” katanya.
Hasan juga menyinggung bahwa pihak-pihak yang mengusung narasi tersebut diduga dilatarbelakangi kekecewaan atas hasil Pemilu 2024.
Ia menilai, ajakan untuk menjatuhkan pemerintahan tidak dapat dibenarkan, terlebih di tengah tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo yang dinilai masih tinggi.
“Kalau pemerintah tidak melanggar hukum, tidak menabrak konstitusi, lalu ada ajakan menjatuhkan hanya karena ketidakpuasan, itu tidak bisa diterima,” tegasnya.
Baca Juga: Berburu Telur, Berburu Senyum: Keseruan Egg Hunt di East Coast PIK
Di sisi lain, Hasan menilai pemerintahan Presiden Prabowo sejauh ini masih berjalan sesuai koridor hukum dan konstitusi.
Sebelumnya, dalam pernyataannya, Saiful Mujani menilai bahwa pemerintahan Presiden Prabowo tidak lagi berjalan dalam kerangka sistem presidensial yang ideal.
Ia juga menyebut bahwa mekanisme pemakzulan formal (impeachment) dinilai tidak efektif dalam kondisi saat ini.
Sebagai alternatif, Saiful mengusulkan konsolidasi gerakan sipil sebagai langkah untuk menjatuhkan pemerintahan.
“Alternatifnya bukan prosedur formal seperti impeachment, itu tidak akan berjalan. Yang bisa dilakukan adalah mengonsolidasikan kekuatan untuk menjatuhkan Prabowo,” ujar Saiful.
Ia juga menyatakan bahwa upaya memberikan nasihat kepada pemerintah dinilai tidak lagi efektif.
“Kalau dinasihati tidak bisa, satu-satunya cara adalah dijatuhkan. Itu untuk menyelamatkan bangsa ini,” katanya.
Polemik pernyataan ini pun memicu beragam respons di ruang publik, terutama terkait batasan kritik dalam sistem demokrasi serta mekanisme konstitusional dalam pergantian kekuasaan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Digempur Bertubi-tubi oleh Iran dan Kehabisan Amunisi, Tentara AS Tinggalkan Camp Buehring di Kuwait
- 2Setelah Timnas Indonesia yang Semakin 'Belanda' Juara, Masih Pantaskah Mempersoalkan Naturalisasi?
- 3Jadwal Persib Hari Ini vs Port FC, Cek Jam Tayang dan Live Streaming
- 4Tak Perlu Pansus atau Hak Angket untuk Kasus Ijazah Gibran? Ini Kata Komisi II DPR
- 5Kalender Jawa 10 Oktober 2026: Watak Weton Sabtu Kliwon dan Hari Baiknya
- 6Bertarung di Korea Selatan Hingga Thailand, Klub Indonesia Tunjukkan Daya Saing di Asia
- 7John Herdman Terkejut dengan Standar Ekspektasi, Sebut Suporter Berharap Timnas Indonesia seperti Brasil
- 8Gratis! Pekan Antariksa Dunia 2026 di Indonesia, Cek Lokasi dan Cara Daftarnya
- 9Prabowo Instruksikan Percepatan Pembangunan 100 Kampung Nelayan, Target Beroperasi Akhir Tahun
- 10Amankan Investasi di Indonesia, Prabowo Anggap Semua Investor Saudara









