Ketua DPD RI Dukung Rencana Presiden Prabowo Pangkas Belanja dan Gaji Pejabat

AKURAT.CO Presiden Prabowo Subianto kembali menggelindingkan kebijakan efisiensi anggaran belanja negara.

Pemerintah tengah mendalami rencana pemotongan gaji anggota kabinet dan anggota parlemen sebagai bagian dari langkah efisiensi di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Langkah ini akan diambil sebagai bagian dari strategi realokasi anggaran untuk memperkuat sektor-sektor produktif yang berdampak langsung pada ekonomi masyarakat.

Menanggapi itu, Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, mengatakan bahwa kebijakan efisiensi belanja negara menjadi jalan terbaik setelah berbagai pertimbangan dan kajian yang telah dilakukan.

"Kalau dari kami (DPD RI), pasti presiden atau eksekutif dalam hal ini kan pasti sudah punya kajian, punya hitung-hitungan," kata Bachtiar ketika ditemui usai melaksanakan Salat Idul Fitri di Masjid Istiqal, Jakarta Sabtu (21/3/2026).

Menurutnya kebijakan terkait gaji pejabat negara telah memiliki aturan dan regulasi yang harus dipatuhi.

"Dan kalau gaji itu kan pasti memang sudah ada aturannya, kan ada peraturan, ada regulasi, ada undang-undangnya " ucap dia.

Ketua DPD menjamin pihaknya akan terus mendukung kebijakan Presiden Prabowo sepanjang berdampak baik untuk negara.

"Jadi, prinsipnya kita sepanjang itu memang yang terbaik yang dilakukan oleh negara oleh pemerintah untuk bangsa kita, ya pasti semua akan ikut," ucapnya.

Sebelumnya, dalam sesi tanya jawab dengan para pakar dan jurnalis di kediaman pribadinya pada Selasa (17/3/2026) malam, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kebijakan pemangkasan belanja negara yang tidak produktif dilakukan untuk menutup celah penyimpangan dan potensi korupsi dalam pengelolaan APBN.

Di tahap awal efisiensi tahun 2025, Presiden menyebut pemerintah Pusat telah menghemat anggaran hingga Rp 308 triliun. Penghematan itu diambil dari semua pengeluaran 'akal-akalan' yang mengarah korupsi.

Terkait konteks menghadapi tekanan akibat perang Iran dan memanasnya situasi keamanan di Timur Tengah, sebelumnya Prabowo juga menekankan pentingnya pengendalian konsumsi dan efisiensi dalam berbagai sektor. Dia mencontohkan kebijakan pengurangan hari kerja hingga penerapan kerja dari rumah (WFH) yang diterapkan di sejumlah negara.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, pun sempat mengatakan, wacana pemotongan gaji pejabat muncul sebagai komitmen pemerintah dalam mengefisiensikan pengeluaran negara di tengah tekanan fiskal.

Kajian mendalam soal itu sedang dilakukan menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna, pekan lalu.