Di WEF Davos, Prabowo Tegaskan Komitmen Berantas Tambang Ilegal dan Pelanggaran Hukum

AKURAT.CO Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memberantas berbagai praktik ilegal di hadapan para pemimpin dunia dan pelaku usaha global pada The World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).

Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah, kata Prabowo, adalah penindakan terhadap tambang ilegal di berbagai wilayah Indonesia.

Hingga saat ini, pemerintah telah menutup 1.000 tambang ilegal.

“Hingga saat ini, kami telah menutup 1.000 tambang ilegal. Namun, laporan dari jajaran saya menunjukkan masih ada setidaknya 1.000 tambang ilegal lainnya,” ujar Prabowo dalam pidatonya.

Presiden menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari penegakan hukum di sektor kehutanan dan sumber daya alam yang paling berani dan tegas sepanjang sejarah Indonesia.

Dalam satu tahun masa pemerintahannya, Prabowo menyebut aparat penegak hukum juga berhasil menyita sekitar 4 juta hektare lahan perkebunan dan tambang ilegal.

Selain itu, pemerintah mencabut izin 28 perusahaan yang menguasai sekitar 1,01 juta hektare lahan karena terbukti membuka perkebunan di kawasan hutan lindung.

“Jika digabungkan dengan 4 juta hektare lahan ilegal yang telah disita sebelumnya, pada hakikatnya kami telah menjalankan penegakan hukum di bidang kehutanan yang paling berani dan paling tegas dalam sejarah Indonesia,” katanya.

Baca Juga: Prabowo di WEF Davos: Pembangunan Manusia Kunci Kemajuan Bangsa

Tak hanya di sektor kehutanan, Prabowo juga memaparkan pengungkapan penyelewengan besar-besaran dalam tata kelola bahan bakar minyak (BBM) dan minyak mentah.

Menurut Presiden, praktik tersebut merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap supremasi hukum.

“Mungkin para pengusaha rakus yang menyebut diri mereka wirausahawan ini merasa tidak perlu mengakui kedaulatan pemerintah Indonesia. Atau mungkin mereka merasa dapat menyuap seluruh pejabat pemerintahan,” ucap Prabowo.

Ia pun menegaskan sikap tegas pemerintah terhadap praktik suap.

“Saya menantang mereka untuk mencoba menyuap pemerintahan saya. Mereka akan mendapatkan kejutan besar,” imbuhnya.

Prabowo mengungkapkan, jumlah korporasi yang diduga terlibat pelanggaran hukum bahkan mencapai 666 perusahaan. Meski demikian, ia menegaskan tidak akan mundur dalam menegakkan hukum.

“Satu-satunya jalan adalah memiliki keberanian untuk menegakkan hukum. Tidak boleh ada kompromi. Tidak boleh ada langkah mundur,” tegas Presiden.

Baca Juga: Di Depan Para Pemimpin Dunia, Prabowo Tegaskan Perdamaian dan Stabilitas Adalah Kunci Kemakmuran