PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Intervensi ke Politik

AKURAT.CO PDIP melalui rekomendasi eksternal  Rakernas I, secara tegas mendesak adanya langkah transformasi dan reformasi pada institusi Polri dan TNI. Langkah ini penting untuk memastikan kedua lembaga tersebut tetap berada pada jalur profesionalisme, dan tidak terseret dalam arus politik praktis.

Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh, Jamaluddin Idham, menyatakan PDIP melihat bahwa Polri harus tegak lurus sebagai alat negara yang menjaga ketertiban, bukan instrumen kekuasaan. 

"Rakernas I Partai mendesak pemerintah untuk segera menjalankan transformasi Polri melalui penguatan akuntabilitas politik yang subtantif, guna memastikan kepolisian tegak lurus sebagai alat negara yang setia pada konstitusi, bukan pada kekuasaan jangka pendek," tegas Jamaluddin saat membacakan poin rekomendasi di hadapan seluruh peserta rakernas di Beach City International Stadium (BCIS), Senin (12/1/2026).

Baca Juga: Reformasi Polri Harus Fokus Mengubah Kultural Organisasi

Dalam dokumen tersebut, PDIP juga mengusulkan penguatan mekanisme check and balances, melalui pengawasan parlemen yang lebih tajam serta pemberian wewenang eksekutorial bagi Kompolnas sehingga tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. 

Bagi PDIP, pembersihan institusi dari kepentingan politik adalah harga mati. "Transformasi ini harus difokuskan pada pembersihan institusi dari anasir politik praktis, penghapusan 'dwifungsi' jabatan sipil serta realokasi anggaran demi kesejahteraan personil Polri yang bertugas di akar rumput untuk menjamin Polri yang profesional, humanis dan terpercaya," lanjutnya. 

Terkait institusi TNI, PDI Perjuangan merekomendasikan agar TNI tetap menjadi tentara profesional yang menjunjung tinggi amanat Reformasi 1998 dengan menjauhi politik praktis. 

'Rakernas I mendesak pemerintah untuk melanjutkan pembangunan kekuatan pertahanan berlandaskan prinsip kemandirian (Berdikari), memprioritaskan industri dalam negeri, dan berbasis kajian ancaman riil tanpa didikte pasar global," kata Jamaluddin.

Baca Juga: Pakar Usul Polri Dibagi Berbasis Teritorial untuk Perkuat Pengawasan Internal

Partai juga mendesak penguatan mekanisme organisasi berbasis meritokrasi dan senioritas, guna menjaga soliditas internal. 

"Dalam aspek tata kelola internal, Rakernas I mendorong pemerintah untuk memperkuat mekanisme organisasi yang berbasis meritokrasi, senioritas, dan jenjang karir terukur untuk menjaga soliditas TNI, serta menjaga loyalitas tunggal kepada Konstitusi," kata dia.

Tak hanya itu, pada saat bersamaan, PDIP berharap pemerintah menjamin peningkatan kesejahteraan prajurit melalui tunjangan dan fasilitas operasional yang layak, sepadan dengan risiko pengabdian mereka di medan tugas.