Dukung Pilkada Lewat DPRD, Demokrat Terjepit Dilema Politik?

AKURAT.CO Partai Demokrat dinilai berada dalam posisi dilematis terkait wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.

Sikap tersebut dinilai berpengaruh terhadap reputasi partai dan keberlanjutan elektoral Demokrat menjelang Pemilu 2029.

Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, mengatakan Demokrat tidak serta-merta menyatakan dukungan ketika sejumlah partai lain, seperti Golkar, Gerindra, PKB, dan PAN, lebih dulu mendukung wacana tersebut.

“Demokrat mempertimbangkan efek timbal balik terhadap partainya jika langsung mendukung Pilkada melalui DPRD,” kata Iwan, Jumat (9/1/2026).

Menurutnya, keputusan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2014 yang menerbitkan Perppu untuk menolak Pilkada melalui DPRD masih membayangi langkah Demokrat saat ini.

Jika terburu-buru mendukung, Demokrat berisiko dinilai tidak konsisten dan mengabaikan sikap politik yang pernah diambil SBY.

Baca Juga: Gerindra Buka Suara soal Demokrat yang Kini Dukung Pilkada DPRD

“Apalagi SBY masih aktif sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai. Ini bisa menjadi bumerang dan berpotensi menggerus kepercayaan publik,” ujarnya.

Di sisi lain, Iwan menilai Demokrat juga harus memperhitungkan arah koalisi pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto.

Dukungan terhadap arus koalisi dinilai penting untuk menjaga posisi politik partai.

“Jika tidak, Demokrat harus membayar mahal dengan risiko dikucilkan dari koalisi,” katanya.

Ia menambahkan, kondisi tersebut juga dapat mempersempit ruang politik dan menutup peluang Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk maju sebagai calon wakil presiden pada 2029.

Dalam situasi tersebut, Demokrat memilih menggunakan diksi politik yang lebih diplomatis dengan menyatakan mengikuti arah Presiden, tanpa secara eksplisit menyamakan posisi dengan partai-partai pendukung Pilkada lewat DPRD.

Iwan menilai langkah ini sebagai strategi untuk menjaga citra partai di tengah potensi penolakan publik terhadap perubahan sistem Pilkada.

“Ini upaya Demokrat melindungi posisi politik dan citra partai agar tetap aman jika terjadi penolakan terhadap wacana tersebut,” pungkasnya.