Silaturahmi Lebaran Menteri ke Solo Dinilai Wajar, Pengamat: Etika Politik dan Loyalitas Perlu Diperhatikan

AKURAT.CO Kunjungan lima menteri Kabinet Indonesia Maju ke kediaman Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) di Solo saat momen Idulfitri menarik perhatian publik.

Pengamat politik dan militer Universitas Nasional, Selamat Ginting, memandang silaturahmi tersebut sebagai hal yang wajar dalam budaya politik Indonesia, namun tetap perlu disikapi dengan jernih.

Menurut Ginting, silaturahmi dalam suasana Lebaran adalah bagian dari tradisi sosial yang mempererat hubungan antar tokoh bangsa.

Namun, dalam konteks pemerintahan, penting untuk tetap memperhatikan aspek etika politik dan loyalitas terhadap pimpinan negara saat ini.

“Secara budaya, silaturahmi itu baik. Tapi dari perspektif politik, tentu ada sensitivitas yang perlu diperhatikan, apalagi jika dilakukan saat presiden aktif sedang bertugas di luar negeri,” ujar Ginting, Kamis (17/4/2025).

Baca Juga: Menteri Silaturahmi ke Rumah Jokowi Bukan Manuver Politik, Gerindra: Bukan Juga Matahari Kembar!

Kehadiran menteri-menteri seperti Zulkifli Hasan dan Bahlil Lahadalia, yang memiliki rekam jejak dekat dengan Presiden Jokowi, menimbulkan spekulasi soal loyalitas ganda di dalam kabinet.

Ginting menyebut hal itu sebagai dinamika politik yang wajar terjadi di masa transisi dan konsolidasi pemerintahan baru.

“Yang penting adalah kejelasan arah kebijakan dan soliditas internal pemerintahan. Presiden Prabowo tentu akan melakukan evaluasi, dan publik sebaiknya memberi ruang kepada proses itu,” tambahnya.

Ginting juga menanggapi isu berkembangnya matahari kembar dalam politik nasional.

Ia menyarankan agar seluruh elite menjaga komunikasi yang sehat dan saling menghormati, agar stabilitas politik tetap terjaga.

“Ini bukan soal siapa yang lebih dominan, tapi bagaimana menjaga sinergi demi kepentingan nasional. Politik kita perlu keteduhan, bukan perpecahan,” tegasnya.

Menutup pandangannya, Ginting menyatakan bahwa bila ke depan Presiden Prabowo melakukan penyegaran kabinet atau reshuffle, hal itu merupakan bagian dari hak prerogatif presiden untuk memastikan efektivitas pemerintahan.

Baca Juga: Gerindra: Prabowo Tak Terganggu Menterinya Banyak yang Sowan ke Rumah Jokowi

“Tentu reshuffle adalah hak penuh Presiden, dan itu bisa menjadi momentum memperkuat kabinet agar lebih selaras dengan visi dan program kerja lima tahun ke depan,” pungkasnya.