Ahmad Muzani Minta Kepala Daerah dari Gerindra Jangan Korupsi, Fokus pada Pengabdian

AKURAT.CO Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, memberikan pesan tegas kepada para kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada Serentak 2024 dan diusung partainya.

Ia menekankan bahwa integritas dan komitmen untuk tidak melakukan korupsi adalah syarat utama dalam menjalankan pemerintahan.

“Suatu saat saya akan pertemukan Ibu dan Bapak dengan menteri terkait untuk mempermudah kerja-kerja pemerintahan di daerah. Tapi, ada satu syarat mutlak: jangan korupsi,” ujar Muzani saat bertemu dengan para kepala daerah terpilih dari Partai Gerindra di Lampung, Minggu (12/1/2025).

Muzani menegaskan, menjadi pemimpin adalah bentuk pengabdian tertinggi kepada rakyat, bangsa, dan negara.

Ia meminta para kepala daerah untuk menuntaskan urusan pribadi mereka sebelum memulai tugas pemerintahan, agar dapat fokus sepenuhnya pada tanggung jawab publik.

Baca Juga: Posisi Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP Bakal Dibahas Setelah Proses Hukum di KPK Rampung

Menurut Muzani, rekomendasi dari Partai Gerindra adalah tanda ikatan perjuangan dan tanggung jawab yang akan terus berlanjut setelah masa kampanye usai.

Ia memastikan partai tetap mendukung para pemimpinnya selama menjabat.

“Kami di Gerindra tidak hanya mendukung saat kampanye, tetapi juga akan terus mengawal dan membantu perjuangan Anda saat memimpin,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mempermudah komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Presiden Prabowo akan membuka jalan bagi kepala daerah untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Saya juga siap menjadi jembatan kepentingan antara provinsi Lampung dan pusat,” tegas Muzani.

Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, kepala daerah diimbau untuk menyelaraskan program nasional dengan kebijakan daerah.

Baca Juga: Megawati Berpeluang Lengser dari Jabatan Ketum, Tapi Tetap Pegang Posisi Strategis

Muzani mencontohkan Program Makan Bergizi Gratis dan swasembada pangan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo.

Ia menekankan, pelaksanaan program tersebut membutuhkan koordinasi erat dengan pemerintah daerah.

“Program nasional seperti Makan Bergizi Gratis dan swasembada pangan harus diterapkan di daerah. Keberhasilan program ini berakhir di tangan Ibu dan Bapak kepala daerah,” ujarnya.

Muzani juga meminta agar setiap masalah di masyarakat dicatat dan disampaikan, karena Lampung diproyeksikan menjadi salah satu wilayah kunci dalam mendukung swasembada pangan nasional.

“Presiden Prabowo ingin Lampung menjadi pilar ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, catat seluruh masalah dan kebutuhan masyarakat untuk disampaikan sebagai bahan kebijakan,” tutupnya.