PKS Buru-buru Ambil Sikap di Pilkada Jakarta, Tanda Tak Diajak Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran?

AKURAT.CO Ada makna di balik sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tergesa-gesa mengusung Anies Baswedan-Sohibul Iman sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024.

Founder Lembaga Survei Cyrus Network, Hasan Nasbi, menduga langkah tersebut sebagai tanda bahwa PKS tidak diajak untuk gabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Hasan mengatakan, dinamika Pilkada Jakarta 2024 ini bertalian erat dengan dinamika koalisi di tingkat nasional. Dia meyakini, ada pembahasan bahwa Koalisi Indonesia Maju (KIM) memberi syarat kepada partai lain yang ingin gabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

Salah satu syaratnya yaitu bahwa partai yang ingin gabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran harus satu kubu juga dengan KIM di Pilkada Jakarta.

Baca Juga: KIM Lebih Senang Ada Tiga Poros di Pilkada Jakarta, Basis Suara Anies-Sohibul Terpecah

"Misalnya begini, ketika NasDem dan PKB mau gabung (pemerintahan Prabowo), apakah Pilgub Jakarta ini dijadikan bagian dari persyaratan gabung? Kalau anda masih dukung itu (Anies), ya kita nggak sama sama di nasional, silahkan, tapi nggak apa-apa, menurut saya diskusi itu pasti ada," kata Hasan dikutip dari YouTube Zulfan Lindan Unpacking Indonesia, Sabtu (6/7/2024).

"Jadi makanya sekarang yang firm itu baru PKS, kenapa? Berarti di tingkat nasionalnya PKS memang tidak diajak (gabung pemerintahan Prabowo)," sambungnya.

Dia menilai, jika PKS ditawarkan gabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, dia yakin PKS tidak akan tergesa-gesa usung Anies di pilgub. Apalagi sampai menutup pintu dengan menempatkan Sohibul sebagai pendampingnya.

"Kalau PKS diajak misalnya dan ada harapan buat masuk, ini pasti jadi bargaining, PKS nggak akan dengan segera dan secepat ini untuk mengajukan nama Anies," ujarnya.

Sementara dengan sikap PKB dan NasDem yang sampai hari ini belum menentukan sikap di Pilkada Jakarta, ia yakin hal itu terjadi lantaran masih ada proses negosiasi yang berlangsung.

"Kalau yang lain itu berarti, NasDem belum, PKB baru di level DPW, kan belum DPP nya, berarti masih ada negosiasi untuk bergabung di level nasional, mungkin ini dugaan saya, mungkin ada negosiasi seperti itu bahwa persyaratannya kita harus kompak nih," pungkasnya.