Fitra: Demi Junjung Netralitas, Jokowi Harus Tahan Libido untuk Berkuasa

Rekomendasi tersebut merupakan tanggapan atas pernyataan Jokowi yang mengatakan bahwa presiden boleh memihak terhadap salah satu paslon yang bersaing di pilpres. Gunardi menilai akan lebih bijaksana jika Jokowi bersikap netral.

 

"Menjadi bijaksana apabila Presiden Jokowi bisa menahan libido berkuasanya dengan menjunjung netralitas dalam pemilu 2024," kata Gunardi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (26/1/2024).

 

Menurut Gunardi, netralitas Jokowi dalam pemilu diperlukan untuk menghindari adanya penyalahgunaan anggaran publik untuk kepentingan politik tertentu.

 

 

"Presiden harus memastikan menggunakan anggaran publik sebesar-beasrnya untuk kepentingan negara dan rakyat, jangan sampai anggaran publik sebagai gula-gula politik dinasti," ujarnya.

 

Gunardi menyadari, aturan yang ada memang membolehkan seorang presiden untuk memihak. Namun, jika hak tersebut digunakan, maka dinilai sangat berpotensi merusak substansi dari gelaran pemilu.

 

"Namun, dengan kekuasaan yang luar biasa maka keberpihakan presiden akan berdampak secara substansial pada gelaran Pemilu 2024," ujarnya.

 

Menurutnya, keberpihakan Jokowi akan sangat berpengaruh pada ketidaknetralan aparatur negara. Ia khawatir hal ini hanya akan memperkeruh suasana.

 

 

"Selain itu dapat menciptakan persoalan, rentan disalahgunakan dan melegitimasi ketidaknetralan yang telah terjadi di akar rumput oleh aparatur negara. Presiden saja boleh memihak, masak bawahannya tidak boleh?" tuturnya.