AKURAT.CO Eks Wapres Jusuf Kalla (JK) menyikapi situasi terkini dengan membandingkan sikap Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dengan Presiden ke-7 RI Jokowi. JK memuji Mega karena dianggap paling demokratis, sebaliknya Jokowi dianggap membawa demokrasi ke pinggir jurang, hanya dalam tempo kurang dari 10 tahun memimpin.
JK menyebut Mega-Jokowi memiliki perbedaan yang signifikan khususnya dalam hal berdemokrasi. Mega dianggap tidak menggunakan kekuasaan ketika maju pada Pilpres 2004, bahkan mengizinkan dirinya selaku anggota kabinet untuk berkontestasi, hingga muncul sebagai pemenang pilpres ketika berpasangan dengan Presiden ke-6 RI, SBY.
"Sekiranya memakai kekuasaan pasti kita kalah, tapi dia (Mega) tidak," kata JK, di Jakarta, Rabu (15/11/2023).
Baca Juga: JK Sentil Jokowi: Belum 10 Tahun Memimpin, Sudah Ancam Demokrasi
JK menganggap Mega memegang teguh prinsip demokrasi walaupun hasilnya tidak menguntungkan dirinya sendiri. Sikap ini dianggap tidak dimiliki presiden yang lain.
"Ibu Mega sebenarnya di antara semuanya yang paling demokratis," tuturnya.
JK menyoroti politik dinasti dan nepotisme yang menurutnya mengancam praktik demokrasi sekarang ini. Dia mengingatkan pentingnya pondasi politik-ekonomi dalam menjaga demokrasi, sebagai dasar argumentasinya.
Baca Juga: Komentari Peluang Gibran, JK: Wapres Bukan Ban Serep
Kepemimpinan Presiden Soekarno dan Seoharto, kata JK, jatuh lantaran krisis politik-ekonomi yang terjadi paralel. Sementara Habibie yang berkuasa singkat, lengser karena proses di MPR, konsekuensi dari upaya sosok teknokrat memperkuat demokrasi.
"Gus Dur jatuh karena tak menghargai demokrasi, bikin dekrit membubarkan DPR dan Golkar, jatuh juga," bebernya.
SBY, lanjut JK, dianggap mampu merawat dan menjaga demokrasi namun turut menjadi sasaran isu kecurangan Pemilu 2009. Hasil Pemilu 2009 menempatkan SBY sebagai presiden pertama pasca-orde baru yang memerintah dua periode berturut-turut.
Baca Juga: JK Bongkar Isi Pembicaraan SBY-Jokowi Saat Bertemu Di Istana Bogor
Sedangkan Jokowi, menurut JK, mengalami perubahan sikap drastis hanya dalam tempo kurang dari 10 tahun berkuasa. JK mengangap pemerintahan Jokowi memegang teguh prinsip demokrasi hanya pada periode pertama.
Dirinya tidak mau dianggap menyombongkan diri karena pada periode pertama pemerintahan Jokowi, JK menjabat wapres. "Bukan karena saya ada di situ (periode pertama Jokowi), tetapi saya tahu betul tidak ada masalah,” kata dia.
Dia menganggap penting pembatasan kekuasaan hanya dua periode atau 10 tahun bagi presiden, karena ada risiko kesewenangan. "Karena itu benarlah konstitusi, harus 10 tahun saja pemimpin itu, jangan lebih," ujarnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kalender Jawa 10 Oktober 2026: Watak Weton Sabtu Kliwon dan Hari Baiknya
- 2Tak Perlu Pansus atau Hak Angket untuk Kasus Ijazah Gibran? Ini Kata Komisi II DPR
- 3Gratis! Pekan Antariksa Dunia 2026 di Indonesia, Cek Lokasi dan Cara Daftarnya
- 4Timnas Indonesia U-17 Putri Selangkah Lagi ke Piala Asia 2027, Anya Gabriella Ingatkan Laga Krusial
- 5Kontak Tembak di Papua Barat Daya, Komandan Operasi OPM Dikabarkan Tewas
- 6India Diguncang Gelombang Penangkapan, Ribuan Orang Ditahan Jelang Demo Tuntut Ketua KPU Mundur
- 7Kesepakatan Diesel Trump-Putin Dicibir Zelensky: Kami Dijadikan Kedok
- 8Jadwal BRI Liga 1 Pekan Ini Lengkap dengan Live Streaming, Ada Persib vs Dewa United
- 9Eratnya Persahabatan Indonesia-Mesir, Prabowo Antarkan Langsung Keberangkatan Presiden El-Sisi
- 10Pertemuan Prabowo dan El-Sisi Hasilkan Empat Kesepakatan Kerja Sama, Mulai Statistik hingga Kelautan









